Jokowi: Saya Setuju Konvergensi Media Ditampung dalam UU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

    Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dirinya setuju akan diperlukannya konvergensi media dan level playing field yang adil dalam sektor usahanya. Menurut Jokowi, sebagian aspirasi pers telah ditampung dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun aturan turunannya.

    "Saya menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil dan sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja," kata Jokowi dalam acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 9 Februari 2021.

    Jokowi menyebut, Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran sebagai turunan UU Cipta Kerja yang mengatur hal tersebut juga sudah terbit. "Namun demikian, pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media," tuturnya.

    PP tersebut antara lain mengatur mengenai perubahan aturan terutama untuk sektor telekomunikasi untuk penetapan tarif penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi hingga keberadaan lembaga penyiaran publik.

    Baca: Ini Alasan Jokowi Menyiapkan Jatah Vaksin Covid-19 untuk Jurnalis

    "Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan open the top yaitu layanan melalui internet," ujarnya.

    Menurut Jokowi, UU Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran. "Dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit peraturan menteri yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat," tuturnya.

    Aturan tersebut, lanjut dia, akan mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. "Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers, jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang," kata Jokowi.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.