Terpopuler: Polemik Demokrat, Jokowi Tegur Moeldoko, dan Dugaan Munarman di JAD

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi. Tujuannya agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi. Tujuannya agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ada beberapa berita terpopuler selama sepekan terakhir ini. Yang pertama adalah polemik rencana pendongkelan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

    Rencana kudeta ini pertama kali mencuat saat AHY menggelar konferensi pers pada Senin, 1 Februari 2021. Dalam jumpa pers ini, anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mengatakan ada upaya dari orang di lingkaran istana yang ingin menggulingkannya.

    "Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai," kata AHY dalam pidato politiknya di DPP Partai, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.

    AHY mengatakan, menurut kesaksian sejumlah kader di pusat, daerah, dan cabang terdapat manuver segelintir kader dan mantan kader, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.

    ADVERTISEMENT

    Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi. Tujuannya agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024.

    Dalam konferensi persnya ini, AHY memang tidak menyebut nama. Belakangan, muncul nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang disebut-sebut bertemu dengan sejumlah kader dan eks kader Demokrat.

    Moeldoko membenarkan bertemu dengan beberapa kader ini. Namun, ia membantah akan mengkudeta AHY. "Secara bergelombang mereka datang, ya kami terima. Konteksnya apa saya juga enggak mengerti. Dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian," kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin, 1 Februari 2021.

    Baca: Luhut Juga Pernah Bertemu Eks Kader Demokrat 

    Moeldoko meminta tak ada yang mengaitkan urusan ini dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali," kata Moeldoko.

    Namun, seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Jumat, 5 Februari 2021, beberapa sumber menyebut Presiden Jokowi menegur Moeldoko atas polemik ini. Istana masih belum bisa dimintai tanggapan terkait informasi tersebut. 

    Di luar polemik Demokrat, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri tengah menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dalam video pengakuan salah satu terduga teroris, Ia disebut pernah hadir dalam latihan fisik atau idad anggota JAD Makassar. Munarman membantah, ia mengatakan FPI memiliki metodologi gerakan yang berbeda dengan JAD dan ISIS. 

    Baca juga: FPI Dituding Ikut Mendukung JAD dan ISIS, Munarman: Beda Manhaj


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.