Anggota Komisi III DPR Minta Ketegasan Penegakan Hukum di Banjir Kalsel

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa meminta penegakan hukum lingkungan yang tegas agar banjir Kalsel tahun ini tidak terulang lagi di masa mendatang.

    "Banjir hari ini bukanlah persoalan saat ini. Namun banyak faktor yang memicunya. Bagaimana penegakan hukum yang sifatnya mengantisipasi persoalan ke depan. Itulah yang kita bahas hari ini di Polda Kalsel," kata Desmond mengutip Antara, Jumat, 5 Februari 2021.

    Sejalan dengan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, ungkap Desmond, anggota Komisi III bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto sepakat mendorong adanya kajian terkait bencana banjir Kalsel yang berdampak di 11 kabupaten dan kota.

    "Apakah kegiatan di Pegunungan Meratus hari ini misalnya berdampak begitu ada pengaruh la nina atau curah hujan tinggi yang membuat air pasang," ujar Desmond.

    Kemudian apakah air terlalu banyak karena penggundulan hutan. Jika begitu faktanya, kata dia, maka di sinilah penegakan hukum harus dilakukan. "Artinya ada penanganan serius yang dilakukan penegak hukum tapi harus didukung Pemda dan kelembagaan lainnya," tutur politikus Gerindra ini.

    Menurut Desmond, polisi sebagai aparat penegak hukum tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Harus didukung instansi terkait seperti Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan maupun Dinas Perkebunan agar semuanya bisa dibicarakan dengan baik sehingga persoalan hari ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

    Sementara anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan kunjungan spesifik pihaknya ke Kalsel memang secara khusus menyoroti persoalan bencana banjir.

    "Ini bukan banjir biasa. Seperti di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang kami kunjungi kemarin ternyata sudah satu bulan banjir dan sampai sekarang rumah warga masih tergenang," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu.

    Untuk itulah, kata dia, Komisi III DPR sengaja ingin mendengar langsung perkembangan penanganan banjir Kalsel dari Polda sekaligus upaya penegakan hukum di bidang lingkungan yang bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Kalsel.

    Baca juga: Greenpeace: Penggundulan Hutan Jadi Akar Masalah Banjir Kalsel


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.