TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan soal gerakan politik yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan ingin merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional.
"Sepuluh hari yang lalu kami menerima aduan dari pimpinan dan kader parpol baik pusat, daerah, dan cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
AHY mengatakan, gabungan gerakan tersebut ada 5 orang, terdiri atas satu kader aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang suah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi, satu kader yang keluar 3 tahun yang lalu, dan 1 nonkader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan.
Kelima pelaku mengajak dan meminta dukungan sejumlah pimpinan di Partai Demokrat untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Demokrat. Ajakan tersebut, kata AHY, dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung. "Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai capres pemilu 2024 mendatang," ujarnya.
Baca: AHY Sebut Ada Gerakan Politik yang Mau Rebut Kepengurusan Demokrat Secara Paksa
Menurut AHY, konsep dan rencana yang dipilih pelaku untuk mengganti paksa jabatan Ketum Demokrat adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Berdasarkan penuturan saksi, kata AHY, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang yang besar.
"Pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka klaim dapat dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," kata dia.
AHY mengaku sudah mencium gerakan politik ini sejak 1 bulan lalu. Awalnya, dia beranggapan hanyalah persoalan kecil dan internal belaka. Namun, sejak ada laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar pemerintahan Jokowi yang masuk beruntun sejak pekan lalu, AHY pun melakukan penyelidikan secara mendalam.
AHY menuturkan, semula tidak begitu saja percaya ketika pelapor menyebut nama tokoh yang berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, mengingat posisi yang diemban dan faktor latar belakangnya.
"Tapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung pejabat pemerintahan itu dan dengar langsung rencana-rencana yang tadi saya sampaikan," ucapnya.
Dengan adanya upaya itu, AHY menegaskan akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia yakin tidak ada satu pun pemimpin partai yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak mana pun.
"Kami akan bersikap tegas namun insya Allah Partai Demokrat akan tetap konstiten menggunakan cara damai dan berkeadaban. Bukan kekerasan dan kegaduhan sosial yang mungkin mengganggu situasi nasional yang menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini," kata AHY.
Hingga berita ini diturunkan, Tempo belum mendapat keterangan dari Istana soal tudingan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
FRISKI RIANA
