Anggota Bawaslu Rekomendasikan Pemilu dan Pilkada Tak Disatukan di 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja merekomendasikan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tak disatukan pada 2024. Bagja mengatakan beban penyelenggara akan sangat berat jika kedua helatan besar itu digelar pada tahun yang sama.

"Menurut saya harus ada pemisahan pilkada dan pemilu, karena penyelenggara juga harus menjaga napasnya. Kalau disatukan di satu tahun pasti akan jadi persoalan tersendiri," kata Bagja dalam sebuah diskusi daring, Ahad, 31 Januari 2021.

Bagja mengatakan ada banyak keluhan terkait pengalaman Pemilu Serentak 2019 yang lalu. Sistem lima surat suara dinilai sangat kompleks dan menjadi beban berat penyelenggara. Menurut dia, beban itu akan kian berat jika pilkada berlangsung di tahun yang sama.

Baca juga: Pengamat: Pilkada 2024 Sulitkan Capres Potensial Seperti Anies, Ganjar, RK

Menurut Bagja, ada sejumlah persoalan teknis yang akan terjadi jika pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pilkada digelar berbarengan pada 2024. Misalnya menyangkut pengadaan, persiapan kampanye, dan lainnya.

Isu keserentakan pemilu dan pilkada ini memang tengah menjadi perdebatan hangat. Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya telah menyusun Rancangan Undang-undang Pemilu untuk mengubah desain keserentakan pemilu dan pilkada, yakni dengan melakukan normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023.

Namun, pemerintah menolak rencana ini dan meminta pilkada tetap digelar tahun 2024. Sejumlah fraksi di DPR pun berbalik arah menyuarakan hal yang sama, bahkan menolak revisi UU Pemilu.

Bagja mengatakan pembuatan undang-undang memang wewenang pemerintah dan DPR. Meski begitu, dia berharap pemerintah dan DPR melibatkan penyelenggara pemilu dalam membahas revisi aturan pemilihan umum tersebut.

Bagja sendiri menilai revisi UU Pemilu perlu tetap dilakukan, terlepas dari disatukan atau tidaknya aturan pemilu dan pilkada. Bagja terutama menyoroti masalah kekosongan hukum yang selama ini kerap menimbulkan multitafsir dan menjadi masalah.

"Semoga pembuat UU kita semakin sadar bahwa apa yang mereka buat perlu ditanyakan juga kepada stakeholder yang lain, khususnya penyelenggara pemilu," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja.