Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat: Pilkada 2024 Sulitkan Capres Potensial Seperti Anies, Ganjar, RK

image-gnews
Ilustrasi Kotak SUara. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi Kotak SUara. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berikutnya akan berpengaruh pada bursa calon presiden atau Capres 2024.

Khususnya menyangkut peluang para kepala daerah yang selama ini digadang-gadang bisa maju pada Pilpres 2024, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Saat ini, partai-partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat tengah bersilang pendapat ihwal perlu tidaknya mengembalikan jadwal pilkada pada 2022 dan 2023 melalui revisi Undang-undang Pemilu. Adapun jika merujuk UU Nomor 10 Tahun 2016, pilkada berikutnya dijadwalkan pada 2024, serentak di tahun yang sama dengan pilpres dan pemilihan legislatif.

"Kalau 2022 atau 2023 kalau tidak ada pilkada, yang jadi korban politik, dalam tanda kutip, adalah kepala daerah yang selama ini selalu dikaitkan dengan pilpres, Anies, Ridwan Kamil, Ganjar. Mereka akan jadi korban dari sebuah regulasi yang tidak terlampau menguntungkan," kata Adi kepada Tempo, Rabu, 27 Januari 2021.

Adi mengatakan Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar akan sulit maju di Pilpres 2024 jika mereka tak lagi menjabat gubernur. Masa jabatan Anies akan berakhir 2022, sedangkan masa jabatan Ganjar dan Ridwan Kamil selesai 2023. Jika pilkada tetap digelar pada 2024, mereka akan kehilangan momentum dan pengaruh karena tak lagi memiliki panggung politik.

Baca: Jika Pilkada Digelar 2022, Anies Baswedan Bisa Dapat Panggung

"Mereka harus mengubur mimpinya secara perlahan atau membangun kembali momentum politik untuk mengingatkan publik bahwa mereka ini layak diperhitungkan di 2024," kata dia.

Secara teknis, Adi melanjutkan, revisi UU Pemilu termasuk jadwal pilkada ini bergantung pada persetujuan Presiden Joko Widodo dan partai koalisi pendukungnya. Sedangkan kecenderungan partai koalisi pemerintah saat ini terlihat tak setuju Pilkada 2022 dan 2023.

"Kalau Istana, Presiden dan parpol koalisi enggak setuju ya percuma saja bicara UU Pemilu ini, terutama pilkada apakah 2022 atau 2023," kata dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah ini.

Terlepas dari kepentingan politik Pilpres 2024, Adi mengatakan pilkada semestinya digelar pada 2022 dan 2023 demi demokrasi. Ia mengatakan hal ini juga menjadi desakan kelompok masyarakat sipil dan pegiat pemilu. Normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023 dinilai perlu untuk menghindari besarnya beban penyelenggaraan pemilu serentak pada 2024.

"Untuk menghindari pilkada serentak nasional 2024 yang akan begitu padat. Tentu stamina penyelenggara akan terkuras, publik akan jenuh, sepanjang 2024 akan banyak pemilu dan pilkada," ucapnya.

Selain itu, Adi mengatakan Pilkada 2022 dan 2023 juga demi menghindari adanya pelaksana tugas kepala daerah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia menganut demokrasi langsung setelah reformasi tahun 1998. Alasan tak ada pilkada langsung pada 2022 dan 2023 demi pemilihan serentak 2024 menurutnya patut dipertanyakan. Jika pilkada tetap digelar 2022 dan 2023, kata Adi, tak ada salahnya jadwal pilkada serentak diundur menjadi 2027.

"Secara demokrasi jangan sampai ada kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena demokrasi kita langsung bukan seperti Orde Baru, kepala daerah menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat," ujar dia.

Namun, Adi memperkirakan, tanpa nama-nama kepala daerah yang menonjol itu, bursa capres 2024 akan diisi orang-orang baru. Dia menduga nama-nama itu bisa jadi dari menteri atau ketua umum partai politik. "Sebab mereka menempati jabatan sehingga memiliki panggung dan spotlight," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

3 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata Nusron Wahid dan Airlangga Hartarto soal Jatah 5 Menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo

Nusron Wahid dan Airlangga akhirnya buka suara terkait narasi jatah 5 menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo. Begini katanya.


Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dikejar Tayang, Ini Tantangan KPU Menjelang Penetapan Suara Nasional Besok

KPU RI membuka opsi untuk mengumumkan hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 lebih cepat. Sejumlah tantangan ini masih harus dihadapi KPU hari ini.


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

1 jam lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

2 jam lalu

Saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

Saksi dari Anies-Muhaimin menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum walk out.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

2 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

12 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

13 jam lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

16 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.