Revisi UU Pemilu, Perludem Usul Pilkada 2022-2023 Tidak Digelar Serentak 2024

Seorang warga mencelupkan jarinya usai mencoblos pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Dari sekitar 340 kasus sengketa hasil Pemilu hanya TPS ini yang diputuskan menjalani pencoblosan ulang. ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan revisi UU Pemilu mengakomodir agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar.

"Kalau semua dihimpitkan di 2024, itu sangat tidak rasional dari aspek penyelenggaraan, termasuk pemilih," kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil kepada Tempo, Kamis, 28 Januari 2021.

Fadli mengaku khawatir manajemen pemilu akan kacau balau jika Pilkada 2022 dan 2023 diadakan serentak pada 2024. "Karena beban penyelenggara sangat berat," katanya.

Baca: Pilkada 2024 Disebut Sulitkan Capres Potensial Seperti Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil

Ia menjelaskan, jika pilkada diadakan pada November 2024 dan pemilu 5 kotak (pilpres, pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) pada April 2024, akan banyak tahapan yang berhimpitan. Salah satunya ialah verifikasi dukungan calon perseorangan pilkada, dan persiapan logistik pemilu dan kampanye akan berhimpitan.

Menurut Fadli, kondisi tersebut akan memunculkan masalah teknis yang akan berdampak pada kacaunya penyelenggaraan. "Akhirnya pemilu jadi tidak demokratis," ujarnya.

DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati revisi UU Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021. Meski begitu, daftar RUU Prolegnas 2021 memang belum ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan.






Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

1 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.


Italia Gelar Pemilu, Partai Sayap Kanan Anti-Imigran Diprediksi Menang

6 hari lalu

Italia Gelar Pemilu, Partai Sayap Kanan Anti-Imigran Diprediksi Menang

Partai Brothers of Italy, yang dipimpin oleh pendukung pemimpin fasis Italia Mussolini, Giorgia Meloni, memimpin jajak pendapat


Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

8 hari lalu

Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono hampir setiap hari bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi sejak namanya resmi diusulkan sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengklaim belum ada membicarakan topik ini dengan kepala negara.


Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

9 hari lalu

Jubir Demokrat Minta Hasto PDIP Berhenti Sebut Pemilu 2009 Curang

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut tidak ada kecurangan vertikal pada Pemilu 2009.


Gerindra Ungkap Upaya Jegal Prabowo di Pilpres 2024

11 hari lalu

Gerindra Ungkap Upaya Jegal Prabowo di Pilpres 2024

Baliho ini, kata dia, membuat rating atau elektabilitas Prabowo menurun. Tersebar di daerah kantong-kantong pendukung Prabowo.


Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

12 hari lalu

Relawan Anies Baswedan Bentuk Program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara

Menghadapi Pemilu 2024, Jati mengatakan relawan Anies Baswedan SKI bakal melakukan rekruitmen bagi masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.


Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

12 hari lalu

Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

Jair Bolsonaro mengubah perjalanannya ke London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II menjadi acara kampanye pemilu


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

15 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

15 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat


Soal Capres dari KKIR Jika PDIP Bergabung, Muhaimin Iskandar: Tergantung Saya dan Pak Prabowo

17 hari lalu

Soal Capres dari KKIR Jika PDIP Bergabung, Muhaimin Iskandar: Tergantung Saya dan Pak Prabowo

Muhaimin Iskandar menyatakan dirinya dan Prabowo Subianto akan tetap menjadi penentu siapa calon presiden yang akan mereka usung.