Budi Gunadi Diminta Bicarakan Pemakaian Data KPU dengan Komisi IX DPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) meninjau penanganan korban gempa di Rumah Sakit Regional Sulbar, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. ANTARA FOTO/Akbar Tado

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) meninjau penanganan korban gempa di Rumah Sakit Regional Sulbar, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. ANTARA FOTO/Akbar Tado

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan atau Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Netty Prasetiyani mengapresiasi keterbukaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengakui adanya sengkarut data nasional di Kementeriannya. Sengkarut data itu berujung pada rencana Budi Gunadi menggunakan data Komisi Pemilihan Umum untuk program vaksinasi Covid-19.

    "Saya pikir setiap pemimpin seharusnya seperti itu, jika ada kebijakan atau langkah yang salah, jangan malu untuk mengakui dan memperbaiki," kata Netty ketika dihubungi, Senin, 25 Januari 2021.

    Meski begitu, Netty mengatakan penggunaan data KPU sebagai basis data vaksinasi harus melalui analisis mendalam. Dia mengatakan hal tersebut juga harus dipertimbangkan sebaik mungkin di internal Kemenkes.

    Netty meminta Kementerian Kesehatan membicarakan rencana penggunaan data KPU itu dengan Komisi IX DPR. Hal itu dinilainya perlu demi memastikan langkah pemerintah tersebut tak melanggar aturan.

    "Tentu saja Kemenkes pun harus mengkomunikasikan hal ini dengan DPR sebagai mitra kerjanya agar pemerintah tidak menyalahi aturan," ujar Netty.

    Netty berpendapat, keterbukaan Menkes Budi Gunadi itu seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki basis data yang digunakan dalam semua kebijakan. "Sehingga data yang ada menjadi real dan up to date," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

    Pemerintah, lanjut dia, harus serius menetapkan kebijakan satu data sehingga tak ada lagi kejadian data tumpang tindih. Netty juga meminta Kementerian Kesehatan konsisten melakukan reformasi birokrasi agar implementasi program, terutama program vaksinasi Covid-19, dapat tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan bakal menggunakan data KPU untuk vaksinasi Covid-19. Langkah itu diambil lantaran ia tak percaya data yang dimiliki Kementerian Kesehatan.

    Baca juga: KPU Terima Surat Menkes Budi Gunadi Soal Data Vaksinasi Covid-19

    "Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil," ujar Budi seperti dikutip dari kanal YouTube Pikiran Rakyat Media Network Suara Cimahi (PRMN SuCi) pada 22 Januari 2021.

    Budi Gunadi bercerita, pada awalnya, ia diyakinkan sejumlah rumah sakit dan puskesmas mampu menampung masyarakat yang akan divaksin. Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Untuk itu, Budi bakal memperbaiki strategi vaksinasi, logistik serta pengadaan vaksin. Salah satu strateginya adalah menggunakan data KPU.

    "Aku ambil datanya KPU, KPU sudahlah kita ambil, KPU manual itu. Kemarin baru pemilihan Jawa Barat, banyak pemilihan kayaknya itu yang paling current, jadi ambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," kata Budi Gunadi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.