TEMPO.CO, Jakarta - Tim pengacara laskar FPI disebut akan kesulitan membawa perkara ini ke International Criminal Court (ICC).
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mengatakan hanya negara yang terdaftar sebagai anggota ICC saja yang bisa melapor.
"Merujuk pada Pasal 14 Statuta dari ICC, hanya negara peserta yang dapat mengajukan pelaporan yang ada di negaranya sendiri," kata Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini, Jumat, 22 Januari 2021.
Baca juga: Pengacara Laporkan Kematian Laskar FPI ke Komite Antipenyiksaan Internasional
Hikmahanto mengatakan memang ada kasus Myanmar yang bukan anggota, tapi diadukan Bangladesh terkait isu Rohingya. Namun, kata dia, konteksnya, saat itu banyak etnis Rohingya yang ada di Bangladesh.
Pelaporan serupa, dinilai Hikmahanto tak dapat diterapkan dalam kasus kematian enam anggota FPI ini. "Menurut saya tidak (bisa diterapkan). Karena tidak ada irisan dengan negara lain," kata dia.
Sebelumnya, tim pengacara mengatakan melaporkan pelanggaran HAM dalam kematian anggota laskar ke pengadilan internasional atau ICC lewat negara anggota. Ketua tim advokasi kematian enam laskar FPI, Hariadi Nasution, mengatakan, sudah menghitung konsekuensi bahwa Indonesia bukan bagian statuta Roma. Sehingga, mereka membawa perkara ini lewat negara lain.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_400.jpg)
![Dalam foto yang dirilis 25 Agustus 2016, menunjukan perusahaan Grup NSO Israel yang memiliki kantor sampai beberapa bulan yang lalu di Herzliya, Israel. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan bahwa seorang anggota stafnya ditargetkan oleh spyware buatan Israel dari NSO Group.[AP Photo / Daniella Cheslow]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/01/id_723155/723155_720.jpg)
