Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setara Institute Khawatirkan Pelatihan Komcad TNI Mengarah Militerisasi Sipil

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Prajurit TNI saat upacara perayaan HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, September 2019./ TEMPO/Hilman Fathurrahman
Prajurit TNI saat upacara perayaan HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, September 2019./ TEMPO/Hilman Fathurrahman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang buru-buru meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 sebagai aturan turunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Padahal, UU PSDN masih menuai polemik. Program bela negara ini dinilai mengarah pada upaya menciptakan militerisasi sipil.

Lewat PP 3/2021, waga sipil dapat menjadi Komponen Cadangan TNI. Mereka yang lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan dan setelahnya akan dilantik serta diberikan pangkat yang mengacu pada penggolongan pangkat TNI.

"Pemberian kepangkatan kepada Komponen Cadangan jelas memperlihatkan militerisasi sipil lantaran mengadaptasikan garis komando militer ke dalamnya," ujar Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Janiari 2021.

Terlebih, kata Ikhsan, keperluan atas pemberian pangkat ini juga tidak dijelaskan secara mendalam. "Meskipun memang sedari awal ada perbedaan, pelatihan dasar kemiliteran terhadap Komcad yang notabene berasal dari sipil sudah memperlihatkan arah militerisasi sipil," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Pertahanan Negara, Sipil Bisa Jadi Komponen Cadangan TNI

Pada pengaturan terkait Komcad, ujar Ikhsan, juga sama seperti di UU PSDN, lagi-lagi tidak terdapat pengaturan hak warga negara untuk untuk menolak mengikuti Komcad, di antaranya berdasarkan keyakinan (conscientious objection).

"Penegasan keikutsertaan sebagai Komcad merupakan hak (yang artinya bisa iya atau tidak) juga tidak disebutkan. Bahkan alasan pemberhentian pun sangat berat, seperti kehilangan kewarganegaraan (Pasal 71). Ketentuan tunduk pada hukum militer selama masa aktif tentu juga berlaku di sini," ujar Ikhsan.

Pada Pasal 46 UU PSDN, sebelumnya dengan jelas mengatur bahwa bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer. "Pasal ini secara eksplisit mengamanatkan agar sipil tunduk kepada hukum militer," ujar Ikhsan.

Padahal, lanjut Ikhsan, Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur lingkup wewenang Peradilan Militer dimana Komcad tidak termasuk.

"Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI pun secara eksplisit juga telah menyebutkan bahwa yang tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer adalah prajurit. Disisi lain, revisi UU Peradilan Militer agar militer tunduk kepada hukum sipil ketika melakukan tindak pidana di ranah sipil masih menemui jalan buntu," ujarnya.

Setara Institute menyayangkan Jokowi terlalu cepat mengeluarkan PP 3/2021 ini. "Pro kontra mengenai pengaturan dalam UU PSDN belum selesai, tetapi ternyata pemerintah bergerak cepat dalam menyusun aturan turunan atas UU tersebut," tutur Ikhsan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Nilai Peran Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024 Sebatas Kandisasi Calon

1 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Pengamat Nilai Peran Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024 Sebatas Kandisasi Calon

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai peran cawe-cawe Jokowi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di kandisasi calon terdekatnya.


Cerita Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok Habiskan Puluhan Juta Rupiah demi Selamatkan Rumah dari Rob

13 jam lalu

Kondisi jalan di RW 16  Kampung Nelayan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 18 Juni 2024. Menurut penuturan warga, air masih rutin menggenang di jalanan kampung karena tanggul laut tahap I yang sudah dibangun masih rembes. Warga berharap tanggul laut Semarang tahap II yang kini masih proses pembangunan bisa lebih baik dan berhasil menahan rob masuk perkampungan. TEMPO/Riri Rahayu.
Cerita Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok Habiskan Puluhan Juta Rupiah demi Selamatkan Rumah dari Rob

Sebelum ada tanggul tahap II yang dibangun di sisi timur, rob bisa setinggi satu meter.


Bulog akan Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja, Pengamat: Sama Saja Menyubsidi Indonesia

13 jam lalu

Sejumlah pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Bulog akan Akuisisi Perusahaan Beras Kamboja, Pengamat: Sama Saja Menyubsidi Indonesia

Akuisisi perusahaan dan lahan padi di Kamboja oleh Bulog merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi


45 Tahun Pandji Pragiwaksono, Komika Sentil Politik Dinasti Jokowi

14 jam lalu

Pandji Pragiwaksono. Foto: Youtube Pandji.
45 Tahun Pandji Pragiwaksono, Komika Sentil Politik Dinasti Jokowi

Pandji Pragiwaksono genap berusia 45 tahun. Sosok ini dikenal sebagai komika yang kerap kritis terhadap kebijakan publik yang menurutnya salah.


Raup Omzet Jutaan Rupiah, Jakarta Fair Bak Durian Runtuh bagi Penjual Kerak Telor

14 jam lalu

Penjual kerak telor, Aji (45), tampak sedang menyiapkan pesanan dari para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran, pada Selasa, 18 Juni 2024. Pria asal Ragunan, Jakarta Selatan, ini telah menekuni pekerjaan menjajakan kuliner khas Betawi ini selama 15 tahun.  Tempo/Adil Al Hasan
Raup Omzet Jutaan Rupiah, Jakarta Fair Bak Durian Runtuh bagi Penjual Kerak Telor

Jokowi menyebut Jakarta Fair telah digelar sebanyak 55 kali.


Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

14 jam lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

Sejumlah tokoh memberikan pesan perayaan momen Idul Adha. Apa kata Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri Listyo Sigit?


Jokowi's Plot Kaesang Pangarep for Jakarta Regional Head Election

14 jam lalu

Jokowi's Plot Kaesang Pangarep for Jakarta Regional Head Election

President Jokowi is now plotting to put his youngest son, Kaesang Pangarep, as the deputy governor for Jakarta Regional Head Election.


Begini Respons PKS soal Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

15 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan sejumlah jajaran menyampaikan keterangan saat konferensi pers perihal situasi Koalisi Pilpres 2024, di kantor DPP PKS, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 2 September 2023. Dalam keterangannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bertahan di Koalisi Perubahan dan Persatuan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Respons PKS soal Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PKS merespons soal cawe-cawe Jokowi. Bantah ditawarkan koalisi oleh istana.


PDIP Atur Strategi Lawan Calon Kepala Daerah yang Didukung Jokowi

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (ketiga kiri), Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kanan), Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi (kiri), dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi (kedua kiri) mengamati peta proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
PDIP Atur Strategi Lawan Calon Kepala Daerah yang Didukung Jokowi

Sejumlah petinggi PDIP mengatakan kepada Tempo bahwa partai mereka meyakini pilkada 2024 akan mempengaruhi hasil Pemilu 2029.


Jakarta Fair Kemayoran Tetap Buka di Akhir Libur Lebaran Idul Adha Hari Ini

16 jam lalu

Pagelaran pasar rakyat Jakarta Fair Kemayoran buka di akhir libur Lebaran Idul Adha, Selasa, 18 Juni 2024. Sejak dibuka pada pukul 10.00, kawasan Jakarta Fair di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, masih tampak lengang. Tempo/Adil Al Hasan
Jakarta Fair Kemayoran Tetap Buka di Akhir Libur Lebaran Idul Adha Hari Ini

Pagelaran pasar rakyat Jakarta Fair buka di akhir libur Lebaran Idul Adha, Selasa, 18 Juni 2024. Sejak dibuka pada pukul 10.00, kawasan Jakarta Fair di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, masih tampak lengang.