Banjir Kalsel: Walhi Nilai Kalimantan Selatan Darurat Bencana Ekologis

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ruas Jalan Ahmad Yani Km 29 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang digenangi air sehingga membuat jalan nasional di provinsi setempat putus tak bisa dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Foto Yose Rizal/Antaranews Kalsel.

    Ruas Jalan Ahmad Yani Km 29 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang digenangi air sehingga membuat jalan nasional di provinsi setempat putus tak bisa dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Foto Yose Rizal/Antaranews Kalsel.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Kalimantan Selatan Kiswoto Dwi Cahyono Kisworo mengatakan Walhi sudah mengingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Hal itu merespons peristiwa banjir Kalsel yang melanda sejumlah wilayah. 

    "Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, ada 13 kabupaten kota, 50 persen Kalsel sudah dibebani izin tambang 33 persen dan perkebunan kelapa sawit 17 persen belum HTI dan HPH," kata Kiswoto kepada Tempo, Ahad, 17 Januari 2021.

    Selain carut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, Kisworo menilai, rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan daerah aliran sungai, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh BMKG.

    Tak hanya harta benda, Kisworo mengatakan, petani juga mengalami kerugian, seperti di Desa Sei Batang, Kabupaten Banjar, bibir padi ikut terganggu. "Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lain-lain. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis, agar musim tanam tidak terganggu," katanya.

    ADVERTISEMENT

    Melihat bencana yang kerap terulang, Kisworo mendesak pemerintah agar tanggap bencana, mengevaluasi perizinan industri ekstraktif, menghentikan izin baru. Kemudian penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, perbaikan kerusakan lingkungan termasuk sungai dan drainase.

    Pemerintah juga diminta mengevaluasi rencana tata ruang wilayah, dan memastikan keselamatan rakyat agar banjir Kalsel tidak terulang.

    Adapun kebutuhan yang mendesak dilakukan saat ini, Kisworo meminta pemerintah segera menangani korban banjir dengan evakuasi dan memenuhi hak-hak dasar. "Daerah yang harus segera ditangani Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut yang paling parah. Dan akses yang susah ditembus gunakan helikopter," ujarnya.

    Lebih lanjut, Walhi menilai pemerintah tidak siap menangani banjir Kalsel yang melanda sejumlah wilayah. "Pemerintah lagi-lagi tidak siap. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung akibatnya," kata Kisworo.

    Baca juga: Banjir Kalsel: Jatam Nilai Akibat Hutan Berganti Jadi Kawasan Tambang dan Sawit

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.