TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kampanye Jaringan Anti Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar, menilai banjir Kalsel (Kalimantan Selatan) yang merendam ribuan rumah terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi tambang dan sawit.
"Banjir yang terjadi, tampaknya akibat tata guna lahan yang amburadul akibat kawasan hutan berganti menjadi kawasan tambang dan sawit," kata Melky kepada Tempo, Ahad, 17 Januari 2021.
Melky mengatakan antara titik-titik banjir dari hulu ke hilir tampak terdapat konsesi tambang perusahaan di sana. Berdasarkan data Jatam, terdapat 177 konsesi di sejumlah kabupaten yang terdampak banjir.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 7 Kabupaten Kota terdampak banjir Kalsel. Daerah itu ialah Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Menurut Melky, pekerjaan mendesak dan sangat penting bagi pemerintah adalah evaluasi rencana tata ruang wilayah atau pemanfaatan lahan dan hutan di Kalsel secara keseluruhan.
"Sebab, dari data-data yang ada jelas menunjukkan soal betapa lahan dan hutan, hulu hilir, telah banyak yang beralih fungsi jadi kawasan tambang dan perkebunan sawit," ujarnya. Ia juga meminta pemerintah melakukan penegakan hukum, mencabut izin-izin tambang dan sawit di kawasan esensial bagi lingkungan dan rakyat.
Selain itu, pemerintah juga harus memulihkan kerusakan yang telah terjadi untuk merespons banjir Kalsel. "Tanpa hal di atas, kejadian serupa akan terjadi dan kita akan mendengar ucapan basa basi dari Presiden Jokowi lagi," kata dia.
Baca juga: Jokowi Diprotes Netizen karena Tak Singgung Banjir Kalimantan Selatan
FRISKI RIANA
