Banjir Kalsel: Jatam Nilai Akibat Hutan Berganti Jadi Kawasan Tambang dan Sawit

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu sungai di Kota Banjarmasin yang debit airnya cukup tinggi hingga meluap ke pemukiman warga di Kalimantan Selatan, 14 Januari 2021. (Antaranews Kalsel/Sukarli)

    Salah satu sungai di Kota Banjarmasin yang debit airnya cukup tinggi hingga meluap ke pemukiman warga di Kalimantan Selatan, 14 Januari 2021. (Antaranews Kalsel/Sukarli)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kampanye Jaringan Anti Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar, menilai banjir Kalsel (Kalimantan Selatan) yang merendam ribuan rumah terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi tambang dan sawit.

    "Banjir yang terjadi, tampaknya akibat tata guna lahan yang amburadul akibat kawasan hutan berganti menjadi kawasan tambang dan sawit," kata Melky kepada Tempo, Ahad, 17 Januari 2021.

    Melky mengatakan antara titik-titik banjir dari hulu ke hilir tampak terdapat konsesi tambang perusahaan di sana. Berdasarkan data Jatam, terdapat 177 konsesi di sejumlah kabupaten yang terdampak banjir.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 7 Kabupaten Kota terdampak banjir Kalsel. Daerah itu ialah Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

    Menurut Melky, pekerjaan mendesak dan sangat penting bagi pemerintah adalah evaluasi rencana tata ruang wilayah atau pemanfaatan lahan dan hutan di Kalsel secara keseluruhan. 

    "Sebab, dari data-data yang ada jelas menunjukkan soal betapa lahan dan hutan, hulu hilir, telah banyak yang beralih fungsi jadi kawasan tambang dan perkebunan sawit," ujarnya. Ia juga meminta pemerintah melakukan penegakan hukum, mencabut izin-izin tambang dan sawit di kawasan esensial bagi lingkungan dan rakyat.

    Selain itu, pemerintah juga harus memulihkan kerusakan yang telah terjadi untuk merespons banjir Kalsel. "Tanpa hal di atas, kejadian serupa akan terjadi dan kita akan mendengar ucapan basa basi dari Presiden Jokowi lagi," kata dia.

    Baca juga: Jokowi Diprotes Netizen karena Tak Singgung Banjir Kalimantan Selatan

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.