TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono menilai pemerintah tidak siap menangani bencana banjir Kalsel.
"Pemerintah lagi-lagi tidak siap. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung akibatnya," kata Kisworo kepada Tempo, Ahad, 17 Januari 2021.
Kisworo mengatakan Walhi sudah mengingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. "Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, ada 13 kabupaten kota, 50 persen Kalsel sudah dibebani izin tambang 33 persen dan perkebunan kelapa sawit 17 persen belum HTI dan HPH," katanya.
Selain carut marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, Kisworo menilai, rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan daerah aliran sungai, banjir kali ini sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh BMKG.
Tak hanya harta benda, Kisworo mengatakan, petani juga mengalami kerugian, seperti di Desa Sei Batang, Kabupaten Banjar, bibir padi ikut terganggu. "Belum lagi daerah lain ikan tambak, ternak, dan lain-lain. Pemerintah ke depan harus menyiapkan bibit gratis agar musim tanam tidak terganggu," katanya.
Melihat bencana yang kerap terulang, Kisworo mendesak pemerintah agar tanggap bencana, mengevaluasi perizinan industri ekstraktif, menghentikan izin baru. Kemudian penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, perbaikan kerusakan lingkungan termasuk sungai dan drainase.
Pemerintah juga diminta mengevaluasi rencana tata ruang wilayah dan memastikan keselamatan rakyat agar banjir di Kalimantan Selatan tidak terulang.
Adapun kebutuhan yang mendesak dilakukan saat ini, Kisworo meminta, pemerintah segera menangani korban banjir Kalsel dengan evakuasi dan memenuhi hak-hak dasar. "Daerah yang harus segera ditangani Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut yang paling parah. Dan akses yang susah ditembus gunakan helikopter," ujarnya.
Baca juga: Banjir Kalsel: Jatam Nilai Akibat Hutan Berganti Jadi Kawasan Tambang dan Sawit
FRISKI RIANA
