Lapor Covid-19 Sebut Layanan Kesehatan di Pulau Jawa dalam Kondisi Genting

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen COVID-19 kepada keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sebelum menyerahkan data ante mortem guna keperluan identifikasi di RS Polri, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopemas) Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan hingga pukul 09.00 WIB Tim DVI (Disaster Victim Identification) Rumah Sakit Bhayangkara Polri Raden Said Sukanto telah menerima 16 kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182, selain itu, tim DVI juga telah menerima 40 sampel DNA dari keluarga korban. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen COVID-19 kepada keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sebelum menyerahkan data ante mortem guna keperluan identifikasi di RS Polri, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopemas) Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan hingga pukul 09.00 WIB Tim DVI (Disaster Victim Identification) Rumah Sakit Bhayangkara Polri Raden Said Sukanto telah menerima 16 kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182, selain itu, tim DVI juga telah menerima 40 sampel DNA dari keluarga korban. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, JakartaLapor Covid-19 dan CISDI menyatakan layanan kesehatan di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dalam kondisi genting.

    Relawan tim Bantu Warga LaporCovid-19, Tri Maharani, mengatakan bahwa tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta.

    "Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien," kata Tri dalam siaran tertulisnya, Jumat, 15 Januari 2021.

    Tri menjelaskan, situasi ini mempengaruhi keselamatan masyarakat karena terhambatnya upaya penanganan segera bagi pasien Covid-19 maupun nonCovid-19.

    ADVERTISEMENT

    Sejak akhir Desember 2020 hingga awal Januari 2021, LaporCovid-19 menerima total 23 laporan kasus pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh, pasien yang meninggal di perjalanan, serta meninggal di rumah karena ditolak rumah sakit. "Laporan datang dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ujarnya.

    Tri mengatakan, Lapor Covid-19 menemukan di lapangan bahwa sistem rujuk antar fasilitas kesehatan tidak berjalan dengan baik, sistem informasi kapasitas RS tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19 tidak mengetahui harus ke mana.

    Baca juga: Ruang ICU Covid-19 Menipis, Ridwan Kamil Akan Aktifkan Rumah Sakit Darurat

    Kondisi tersebut diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum diatasi, seperti keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan, dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real time.

    Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mendorong langkah-langkah drastis oleh pemerintah agar layanan kesehatan nasional tidak runtuh. “Komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus, dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi telah dilakukan," katanya.

    Menurut Olivia, ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktik komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan gagalnya masyarakat menyadari kegawatan situasi pandemi Covid-19.

    Hal ini, kata dia, juga menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan, untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan kritis.

    "Selain itu, perbaikan sistem informasi kesehatan sudah tidak mungkin ditunda lagi. Publik harus mendapatkan akses terhadap pendataan dan informasi dengan pembaruan real-time," ujar Olivia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.