PSBB Jawa Bali: Ganjar Pranowo Akui Sulit Seimbangkan Ekonomi - Kesehatan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Vidcon Rakor Penanganan COVID-19.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Vidcon Rakor Penanganan COVID-19.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapan untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PSBB Jawa Bali mulai 11-25 Januari 2021. Saat ditanya dampak ekonomi dari PSBB, ia mengaku sulit jika ingin benar-benar menyeimbangkan sektor kesehatan dengan ekonomi secara bersamaan.

    "Kalau kemudian bicaranya Covid bisa kita tekan, tapi kemudian ekonominya tinggi, terlalu ideal dalam konteks hari ini. Seolah-olah nanti pembatasan kita lakukan tapi ekonomi bebas. Itu sesuatu yang dalam praktiknya tak mungkin," kata Ganjar dalam konferensi pers daring, Kamis, 7 Januari 2021.

    PSBB Jawa Bali diharapkan dapat meminimalisir mobilisasi masyarakat, untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Ganjar mengatakan dengan kondisi seperti ini, urusan ekonomi otomatis akan ikut terdampak dan mengalami kesulitan. Ia mengatakan pemerintah daerah mau tak mau harus menentukan skala prioritas antara kesehatan dengan ekonomi.

    "Mau jalan dua-duanya? Sulit. Yang bisa adalah paling-paling kalau hari ini kamu kerja dapat untung 100 ribu, nanti mungkin (hanya dapat) Rp 20 ribu, kamu harus ikhlas," kata Ganjar.

    ADVERTISEMENT

    Lebih lanjut di bidang pariwisata, Ganjar mengatakan, pastinya sektor ini akan terdampak akibat pembatasan kegiatan ini. Namun ia mengatakan hal ini tak boleh ditutup-tutupi kepada para pelaku usahanya.

    "Pariwisata mohon maaf ya, anda akan rugi. Itu kita omongkan (pada mereka). Kita jangan tipu-tipu lagi. Sebab bila kita bilang 'tenang saja, anda akan oke,' itu tak mungkin," kata Ganjar Pranowo.

    Yang paling mungkin dilakukan, kata dia, adalah menerapkan pembatasan maksimal okupansi 30 persen di setiap lokasi wisata. Ini pun dengan pengawasan ketat dan bila terjadi pelanggaran maka akan langsung ditutup oleh pemerintah. "Kita harus bicara seperti itu, sehingga dunia usaha dapat memahami situasi yang tak mudah ini," kata politikus PDIP ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.