TEMPO.CO, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat berencana membeli sendiri vaksin COVID-19 menggunakan anggaran dari APBD agar semua warganya bisa divaksinasi. "Jadi memang pak gubernur sudah berbicara bahwa nanti NTT akan membeli vaksin sendiri agar semua masyarakat NTT bisa divaksin," kata Karo Humas Pemprov NTT Marius A Jelamu di Kupang, Rabu 6 Januari 2020.
Menurut dia, alasan pemerintah NTT ingin membeli vaksin menggunakan APBD bukan gratis dari pemerintah pusat karena pihaknya tak ingin membebankan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah membelinya dengan menggunakan APBN.
Marius mengatakan saat ini pemerintah provinsi NTT masih menghitung kekuatan APBD provinsi itu, jika memungkinkan maka akan diatur untuk membeli vaksin itu secara mandiri tanpa harus mengharapkan dari pemerintah pusat.
"Pak gubernur melihat bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah menyebarkan jutaan vaksin ke setiap daerah di Indonesia. Tentu saja hal ini membebankan APBN. Apalagi saat ini APBN kita defisit karena COVID-19 ini," tambah dia.
Rencana ini juga tambah Marius bagian dari cara pemerintah NTT di bawah kepemimpinan gubernur Viktor B Laiskodat untuk membantu pemerintah pusat meringankan APBN yang sudah terkuras akibat COVID-19 ini.
Untuk jenis vaksin yang akan dibeli sendiri ujar dia adalah jenis vaksin yang sama yang saat ini sudah dikirim oleh pemerintah ke 34 provinsi yakni vaksin Sinovac.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataan gubernur NTT ingin membeli sendiri vaksin itu bukan berarti bahwa gubernur NTT akan membeli sendiri untuk dirinya sendiri tetapi akan membelinya untuk bisa divaksinkan kepada masyarakat.
Terkait apakah gubernur NTT menjadi orang pertama yang menerima vaksin, kata Marius saat ini karena vaksin yang dikirim itu kurang, maka yang lebih diutamakan adalah petugas kesehatan.
"Nah kita utamakan terlebih dahulu petugas kesehatan sesuai anjuran pemerintah yakni Kementerian Kesehatan," tambah dia.
Sebelumnya beredar pernyataan gubernur NTT Viktor Lasikodat yang menyatakan akan membeli vaksin itu sendiri karena tak ingin menggunakan yang gratis dari pemerintah pusat. Pernyataan itu mendapat reaksi dari berbagai pihak khususnya masyarakat NTT terlebih lagi masyarakat di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang.
