Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fadli Zon Nilai SKB Pelarangan FPI Sempurnakan Praktik Politisasi Hukum

image-gnews
Fadli Zon. TEMPO/Nurdiansah
Fadli Zon. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai upaya politisasi hukum menjadi lebih terbuka dan sistematis di era Presiden Jokowi. Dia mengatakan pemerintahan Jokowi terlihat menjadikan hukum lebih sebagai alat politik ketimbang instrumen keadilan.

Fadli menyebut pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020 yang hanya dilakukan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga makin menyempurnakan praktik buruk politisasi hukum di Indonesia. Tanpa proses pengadilan, kata dia, pemerintah melarang dan membubarkan organisasi kemasyarakatan.

"Pembubaran ormas ini adalah preseden buruk dalam praktik negara hukum. Sebab hanya berbekal kekuasaan, tanpa proses hukum yang fair, pemerintah bisa seenaknya melarang dan membubarkan organisasi," kata Fadli dalam keterangannya, dikutip Jumat, 1 Desember 2020.

Fadli mengatakan pembubaran FPI bahkan dilakukan dengan prolog, yaitu penembakan terhadap enam anggota FPI dan penahanan Rizieq Shihab yang dinilainya tak berdasar hukum jelas.

Fadli Zon mengingatkan hal yang menimpa FPI ini bisa menimpa organisasi mana pun yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Tanpa kesempatan untuk mendebat dan membela diri di pengadilan, suatu organisasi bisa langsung dilarang berkegiatan. "Ini jelas manifestasi otoritarianisme yang membunuh demokrasi dan mengabaikan konstitusi," ujar dia.

Fadli mengatakan tahun 2020 ditutup dengan keprihatinan mendalam karena kemunduran demokrasi. Selain pandemi Covid-19 yang menimbulkan krisis kesehatan, kata dia, juga terjadi konsolidasi oligarki yang merusak secara dalam sendi-sendi kehidupan berdemokrasi Indonesia.

"Tantangan 2021 kelihatannya akan semakin berat. Potensi krisis ekonomi dan sosial bisa menciptakan krisis politik dan kepemimpinan nasional," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah melarang FPI berkegiatan melalui terbitnya SKB 6 menteri dan kepala lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme.

Dalam pertimbangannya, setidaknya ada tujuh alasan pemerintah melarang FPI beraktivitas. Pertama, isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal Organisasi Masyarakat.

Selain itu, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas di Kemendagri telah habis masa berlaku pada 20 Juni 2019. Berikutnya, pemerintah menilai pengurus, anggota, atau orang yang pernah bergabung dengan FPI kerap terlibat pidana bahkan aksi terorisme.

Front Pembela Islam juga disebut kerap melakukan sweeping atau razia, jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum. Pemerintah menyatakan hal tersebut merupakan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Partainya Masih di Kabinet Jokowi

1 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Partainya Masih di Kabinet Jokowi

Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim mengungkap alasan partainya masih bertahan di Kabinet Indonesia Maju meski kini berseberangan dengan Jokowi.


Presiden Minta Kementan Perkuat Pompanisasi dan Irigasi Air Sungai

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024.
Presiden Minta Kementan Perkuat Pompanisasi dan Irigasi Air Sungai

Presiden mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian Pertanian yang terus menjalin kolaborasi dengan TNI dalam mendistribusikan pompa ke sejumlah daerah sentra.


Sapi Kurban Jokowi di Masjid Istiqlal Jenis Simental, Beratnya 1,19 Ton

1 jam lalu

Sapi kurban jenis simental dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disembelih saat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: TEMPO/Afron Mandala Putra
Sapi Kurban Jokowi di Masjid Istiqlal Jenis Simental, Beratnya 1,19 Ton

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sama-sama menitipkan sapi kurban di Masjid Istiqlal


Politikus PSI Raja Juli Antoni Klaim Tak Tahu Jokowi Bahas Ridwan-Kaesang bersama Ketum Partai KIM

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Politikus PSI Raja Juli Antoni Klaim Tak Tahu Jokowi Bahas Ridwan-Kaesang bersama Ketum Partai KIM

Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni tak banyak bicara soal pertemuan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Jokowi.


Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

4 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan di IKN. Pak Ma'ruf dan Mas Gibran ada di Istana Merdeka."


Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

5 jam lalu

Presiden Jokowi dan dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah jalan-jalan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Nikmati Liburan Jelang Idul Adha 2024 di Solo, Jokowi Ajak Jan Ethes dan La Lembah Manah ke Mal

Pada Sabtu siang hari ini, 15 Juni 2024, Jokowi mengajak dua cucunya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah berjalan-jalan ke Mal Solo Paragon.


Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

6 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan presiden untuk memberantas judi online.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

7 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

7 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

8 jam lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

Selain kedua keponakannya di Pertamina, ada ipar Jokowi yang juga punya kedudukan mentereng BNI. Apa jabatannya?