Jadi Menteri KKP, Trenggono Akan Lepas Jabatan Komut Agrinas dan KKIP

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/am.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/am.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan melepas jabatannya sebagai Komisaris Utama di PT Agro Industri Nasional (Agrinas) setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    "Tentu Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) berikutnya yang akan menjadi Komisaris Utama di sana (Agrinas). Saya sudah tidak bisa, karena itu (Komut) adalah jabatan 'ex-officio' sebagai Wamenhan," tegas Menteri KKPTrenggono, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 23 Desember 2020. Hal tersebut disampaikan mantan Wamenhan sebelum memulai lawatannya ke Gedung Mina Bahari IV, KKP.

    Agrinas adalah perusahaan yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Juru Bicara Menteri KKP Doni Ismanto menambahkan bahwa Agrinas sebagai perusahaan memiliki susunan pengurus yang terdiri dari para direksi untuk mengelola operasionalnya.

    "Selama ini ada narasi seolah-olah Komut mengatur semuanya. Ini adalah perusahaan yang dikelola secara profesional," tegasnya.

    Doni pun menambahkan bahwa Trenggono tak hanya melepaskan jabatan di Agrinas, tetapi juga melepas posisinya sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

    "Jabatan Sekretaris KKIP itu juga merupakan 'ex-officio' atau rangkap jabatan di kementerian. Artinya, siapa saja yang menjabat sebagai Wamenhan maka otomatis akan menjabat sebagai Sekretaris KKIP. Sekarang Pak Trenggono fokus mengurus sektor kelautan agar potensi bahari kita bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat," tegasnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.