Hanya Indonesia yang Klaim Pilkada Kendalikan Covid dan Jadi Stimulus Ekonomi

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengatakan hanya Indonesia yang menarasikan Pilkada 2020 bisa menjadi stimulus ekonomi dan momen pengendalian Covid-19.

"Saya riset dengan pakar pemilu global, satu-satunya yang menarasikan pilkada bisa menjadi stimulus ekonomi itu hanya Indonesia," kata Titi dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 12 Desember 2020.

Narasi pilkada sebagai stimulus ekonomi dan momen pengendalian Covid-19 sebelumnya pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama kementerian dan lembaga, Tito menyebut pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Titi menilai, alasan pemerintah, KPU, dan DPR memutuskan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember adalah pragmatis. Ia menduga, faktor pertimbangan terbesarnya adalah karena tidak mau masa jabatan kepala daerah terpotong.

Sebab, dengan skenario sekarang, kepala daerah akan yang terpilih saat ini akan menjabat sampai pilkada serentak berikutnya, yaitu November 2024. "Aturan formalnya, pilkada itu November 2024. Dengan demikian kalau pilkada bergeser, ada pertaruhan masa jabatan itu makin sedikit, makin pendek," ujar Titi.






Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

20 jam lalu

Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno minta gubernur, wali kota, dan bupati memberitahu jika ada obyek wisata yang masih tersembunyi.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

1 hari lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

2 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

2 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

2 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

3 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

4 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

4 hari lalu

KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

KPU bersama PPS akan mengawal verifikasi faktual calon perseorangan DPD RI dari Kota Tangerang Selatan.


Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

5 hari lalu

Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

Usai dilantik PPS Kota Depok diminta segera tancap gas bekerja sesuai tahapan, berkoordinasi dengan stakeholder di kelurahan setempat.