Hanya Indonesia yang Klaim Pilkada Kendalikan Covid dan Jadi Stimulus Ekonomi

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengatakan hanya Indonesia yang menarasikan Pilkada 2020 bisa menjadi stimulus ekonomi dan momen pengendalian Covid-19.

"Saya riset dengan pakar pemilu global, satu-satunya yang menarasikan pilkada bisa menjadi stimulus ekonomi itu hanya Indonesia," kata Titi dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 12 Desember 2020.

Narasi pilkada sebagai stimulus ekonomi dan momen pengendalian Covid-19 sebelumnya pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama kementerian dan lembaga, Tito menyebut pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Titi menilai, alasan pemerintah, KPU, dan DPR memutuskan Pilkada 2020 digelar pada 9 Desember adalah pragmatis. Ia menduga, faktor pertimbangan terbesarnya adalah karena tidak mau masa jabatan kepala daerah terpotong.

Sebab, dengan skenario sekarang, kepala daerah akan yang terpilih saat ini akan menjabat sampai pilkada serentak berikutnya, yaitu November 2024. "Aturan formalnya, pilkada itu November 2024. Dengan demikian kalau pilkada bergeser, ada pertaruhan masa jabatan itu makin sedikit, makin pendek," ujar Titi.






Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

4 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

4 hari lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

5 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

10 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

12 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Bupati Bengkalis Kasmarni: Perempuan Harus Berani Tunjukkan Kemampuan

12 hari lalu

Bupati Bengkalis Kasmarni: Perempuan Harus Berani Tunjukkan Kemampuan

Bupati Bengkalis Kasmarni meminta kaum perempuan bisa maju menjadi pemimpin meski banyak tantangan yang menghadang


Minta Kepala Daerah Fokus Kerja untuk Rakyat, Megawati: Tidak Lakukan Dansa Politik Pemilu 2024

12 hari lalu

Minta Kepala Daerah Fokus Kerja untuk Rakyat, Megawati: Tidak Lakukan Dansa Politik Pemilu 2024

Megawati mengingatkan para kader untuk berfokus melakukan kerja riil di masyarakat, alih-alih melakukan dansa politik jelang Pemilu 2024


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Jawab Jubir PKS soal Perbandingan Kinerja Kepala Daerah, Hasto: Biar Data yang Berbicara

16 hari lalu

Jawab Jubir PKS soal Perbandingan Kinerja Kepala Daerah, Hasto: Biar Data yang Berbicara

Hasto siap adu prestasi kepala daerah PDIP dengan PKS. Ia juga menyinggung soal pemberian Blok Cepu era SBY yang didukung PKS kepada ExxonMobil.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

17 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?