6 Janji Jokowi di Hari HAM: Tuntaskan Pelanggaran HAM - Infrastruktur Ramah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berbicara saat acara  CEO Dialogue forum via video link menjelang  Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 19 November 2020. APEC CEO DIALOGUES MALAYSIA 2020/via REUTERS TV

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berbicara saat acara CEO Dialogue forum via video link menjelang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 19 November 2020. APEC CEO DIALOGUES MALAYSIA 2020/via REUTERS TV

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji pemerintah akan terus melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM).

    "Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," kata Jokowi di acara Peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar Komnas HAM secara daring,  Kamis, 10 Desember 2020.

    Ia mengatakan sudah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menuntaskan masalah HAM masa lalu.

    Kedua, Jokowi berjanji pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian ini.

    "Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat," ujar Jokowi.

    Ketiga, Jokowi berjanji pemerintah akan menyelesaikan masalah pelanggaran kebebasan beribadah di beberapa tempat. "Saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," ujar dia.

    Keempat, menjamin pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.

    Kelima, melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.

    Keenam, menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. "Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM," ujar Jokowi.

    Menurut Jokowi, semua komitmen pemerintah dalam penegakan HAM itu telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. "Hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satu pun yang terbaikan," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.