Peringatan Hari HAM, KontraS Sebut Represi Masih Bayangi Demokrasi Indonesia

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel kepolisian berjaga saat buruh melakukan aksi Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Aksi ini diikuti oleh ratusan buruh dari berbagai aliansi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Personel kepolisian berjaga saat buruh melakukan aksi Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Aksi ini diikuti oleh ratusan buruh dari berbagai aliansi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Danu Pratama, mengatakan pelanggaran kebebasan berekspresi masih mewarnai demokrasi di Indonesia.

    Ketika momentum maraknya unjuk rasa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, misalnya, KontraS menyebut ada 87 peristiwa pelanggaran.

    "Di antaranya ada 232 orang luka-luka, dan 4.555 lainnya ditangkap," kata Danu dalam acara konferensi pers virtual terkait peringatan Hari HAM, Kamis, 10 Desember 2020.

    KontraS menemukan banyak penggunaan senjata untuk mengontrol kerumunan seperti gas air mata, water cannon, peluru karet, sampai pentungan. Masalahnya, kata Danu, aparat menggunakan peralatan ini secara serampangan.

    Sementara itu, ujar Danu, tidak adanya sikap tegas yang ditunjukkan pemerintah terkait isu brutalitas aparat. Malah, Danu mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru mendelegitimasi aksi massa dengan menyatakan bahwa mereka yang memprotes UU Cipta Kerja merupakan korban disinformasi dan hoaks media sosial.

    "KontraS tidak melihat ada aparat kepolisian yang akhirnya diproses hukum terkait isu kekerasan eksesif tersebut. Dampak jangka panjangnya, tentu jika ini terus berlangsung dapat dipastikan kekerasan yang terjadi di tahun ini dan tahun lalu, akan berulang di tahun depan, dengan isu-isu yang lain," kata Danu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.