Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

12 Paslon Pilkada 2020 yang Terkait Dinasti Politik Unggul Sementara

image-gnews
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo dari partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Teguh Prakosa (kanan) menggelar jumpa pers hasil hitung cepat internal partai di kantor DPC PDI Perjuangan, Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Desember 2020.  ANTARA/Mohammad Ayudha
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo dari partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Teguh Prakosa (kanan) menggelar jumpa pers hasil hitung cepat internal partai di kantor DPC PDI Perjuangan, Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Desember 2020. ANTARA/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 resmi dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020. Lebih dari seribu kandidat dari 270 daerah di Indonesia ikut bertarung dalam kontestasi politik ini.

Pilkada 2020 menuai kontroversi bukan hanya karena digelar di tengah pandemi Covid-19, tapi sekaligus memperlihatkan kuatnya tren politik dinasti. Nagara Institute mencatat sebanyak 124 calon kepala daerah terpapar dinasti politik pada Pilkada tahun ini.

Mereka merupakan istri, anak, atau kerabat dekat dari kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fenomena serupa dalam Pilkada sepanjang tahun 2015 - 2018, yakni hanya 86 calon yang terpapar dinasti politik.

Selain berada dalam lingkaran kekerabatan kepala daerah, para kontestan Pilkada 2020 juga punya pertalian darah dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi maupun beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hasil penghitungan sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Rabu petang di laman resminya pilkada2020.kpu.go.id, menunjukkan sejumlah calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik unggul dalam perolehan suara. Berikut adalah daftarnya.

1. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Medan nomor urut 02 Bobby Afif Nasution - Aulia Rachman memperoleh 51,401 suara atau 52,6 persen dibandingkan satu pesaingnya. Data ini diambil dari hasil rekapitulasi KPU per 9 Desember 2020 pukul 21.27. Saat itu, KPU sudah menghitung suara dari 572 TPS dari jumlah total 4,303.

Relasi dinasti politik: Bobby Afif Nasution merupakan menantu Presiden Jokowi.

2. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Surakarta nomor urut 01 Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa memperoleh 61,258 suara atau 86,5 persen dibandingkan satu pesaingnya. Data ini diambil dari hasil rekapitulasi KPU per 9 Desember 2020 pukul 21.29. Saat itu, KPU sudah menghitung suara dari 337 TPS dari jumlah total 1,231.

Relasi dinasti politik: Gibran Rakabuming Raka adalah anak Presiden Jokowi.

3. Pasangan calon wali dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 01 Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan memperoleh 36,268 suara atau 41,9 persen dibandingkan dua pesaingnya. Data ini diambil dari hasil rekapitulasi KPU per 9 Desember 2020 pukul 21.27. Saat itu, KPU sudah menghitung suara dari 458 TPS dari jumlah total 2,963.

Relasi dinasti politik: Pilar Saga Ichsan merupakan anak dari calon Bupati Serang petahana, Ratu Tatu Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar dari Wali Kota Tangerang Selatan saat ini, Airin Rachmi Diany.

Di Pilkada Tangerang Selatan, Pilar Saga bertarung dengan dua pasangan calon yang sama-sama terpapar dinasti politik, yakni Rahayu Saraswati sebagai keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Siti Nur Azizah sebagai anak Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.

4. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri nomor urut 01 Hanindhito Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa memproleh 236,420 suara atau 77,0 persen dari satu-satunya pesaing, yakni kotak kosong. Data ini diambil dari hasil rekapitulasi KPU per 9 Desember 2020 pukul 21.28. Saat itu, KPU sudah menghitung suara dari 1,314 TPS dari jumlah total 3,311.

Relasi dinasti politik: Hanindhito Himawan merupakan anak dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

5. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 03 Ansar Ahmad - Marlin Agustina memperoleh 77,059 suara atau 44,6 persen ketimbang dua pasangan. Data ini diambil dari hasil rekapitulasi KPU per 9 Desember 2020 pukul 21.58. Saat itu, KPU sudah menghitung suara dari 853 TPS dari jumlah total 4,062.

Relasi dinasti politik: Marlin Agustina merupakan istri dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.