Puan Maharani: Aksi Benny Wenda Petualangan Politik Individual

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato dalam rapat paripurna ke-8 pembukaan Masa Sidang II Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato dalam rapat paripurna ke-8 pembukaan Masa Sidang II Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani menilai aksi pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat hanya kamuflase politik demi menunjukkan eksistensinya di panggung internasional.

    "Aksi itu merupakan petualangan politik individual Benny Wenda untuk eksistensinya di panggung internasional. Kondisi di dalam negeri baik-baik saja," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020.

    Puan mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda. Dia meminta pemerintah Indonesia untuk merespons dengan tindakan lebih konkret terhadap aksi Benny Wenda. Sebab sepak terjangnya Benny dianggap sudah semakin melampaui batas dalam memprovokasi gerakan separatisme di Papua.

    “Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatisme, provokasi yang memecah belah,” ucap Puan. Puan menilai aksi Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.

    ADVERTISEMENT

    Dalam hal ini, kata Puan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan kondisi di Papua terus kondusif.

    Selain itu, kata Puan, pemerintah harus terus melanjutkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warga Papua.

    Menurut dia, kebijakan seperti BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti saudara-saudara mereka di wilayah lain.

    "Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua," ujar politikus PDIP tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.