Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua warga Indonesia asal Papua yang pernah meminta suaka politik ke Australia mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemarin. Mereka meminta perlindungan Komnas HAM. Kedua orang itu yakni Yubel Kareni, 22 tahun, dan Hana Gobay, 23 tahun, mengaku diancam akan dibunuh oleh para pihak yang mengaku tidak suka Papua menjadi bagian Indonesia. Kalau kami memaksa kembali di Indonesia, kami diancam akan dibunuh karena dianggap pengkhianat, kata Hana di kantor Komnas HAM.Yubel dan Hana menuturkan pada Mei 2004 bersama 43 warga Papua lainnya berangkat ke Australia menggunakan perahu tradisional melalui Merauke, Papua. Pada Januari 2005, mereka sampai ke Australia. Hanasemula mahasiswi semester VII Universitas Manadomenjelaskan, ke-43 orang yang berangkat itu pada awalnya diiming-imingi studi gratis ke Australia. Setiap orang diwajibkan membayar sebesar Rp 7 juta pada Herman Wainggai, yang belakangan diketahui pentolan Organisasi Papua Merdeka dan West Papua Authorities.Di Australia, kata mereka, selain mendapat suaka mereka juga dijamin per dua minggu mendapat dana dari pemerintah Australia senilai US$ 450 dan perumahan gratis. Namun, belakangan mereka baru mengetahui didoktrin politik untuk mendukung Papua tidak menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yubel bahkan baru mengetahui kalau mereka mendapat suaka. Kami merasa ditipu, kata Yubel yang semula siswa kelas 3 di SMA Serui Papua.Hana dan Yubel mengatakan, aktivitas di Australia penuh dengan aroma politik untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Hana dan Yubel menyarankan warga Papua agar tidak mudah terbujuk rayu iming-iming studi ke Australia. Karena ujung-ujungnya kami diminta mendukung gerakan separatis mereka, kata Hana. Karena dijadikan obyek inilah mereka memutuskan lari dari Australia dan kembali ke Papua.Keduanya tiba di Indonesia pada 23 September lalu atas bantuan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Canberra. Dari Australia mereka mendarat ke Denpasar, Bali, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Papua.Adapun Komnas HAM, menanggapi permohonan keduanya, langsung mengirim surat dengan nomor 2.373/K/PMT/IX/2008 kepada Gubernur Papua dan Kepolisian Daerah Papua. Komnas meminta kedua lembaga pemerintahan itu memberi perlindungan untuk mendapatkan hak-hak terutama hak pendidikan.Surat yang ditandatangani Komisioner Johny Nelson Simajuntak, Komnas HAM meminta mereka melindungi keduanya agar bebas dari tekanan pihak lain. Kedua orang ini mengadu ke Komnas HAM karena sepulang ke Papua, mereka terus-menerus mendapat tekanan.| Anton Aprianto
Iklan
![Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]](https://statik.tempo.co/data/2020/07/01/id_949417/949417_720.jpg)
