TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan bahwa Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Hal ini ia dasarkan dari capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019.
"Pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama Tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik," kata Mahfud, dalam keterangan tertulis bersamaan dengan peluncuran buku IDI 2019, Selasa, 24 November 2020.
Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).
Dari hasil pengukuran IDI 2019 itu terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya 'Baik' (skor >80), yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalimantan Tengah (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar 7 provinsi ini, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori 'Sedang' (Skor 60- 80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian 'Buruk' (Skor <60).
IDI 2019 merupakan asesmen kesebelas, mengikuti asesmen-asesmen sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak 2009. Adapun capaian Indeks Nasional pada 2019 adalah 74.92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an.
Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi masih di taraf 'sedang'. Artinya, menurut Mahfud, demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi masih menyisakan sejumlah persoalan.
Mahfud menuturkan IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, di mana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek. Hal ini, kata dia, membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit. "Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi," kata dia.
