Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendikbud: Bantuan Subsidi Upah untuk Guru Honorer Mulai Disalurkan

Reporter

image-gnews
Honor guru honorer tak perlu lagi NUPTK.
Honor guru honorer tak perlu lagi NUPTK.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru honorer mulai disalurkan.

“Bantuan ini sudah mulai disalurkan kepada PTK nonPNS baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bantuan ini diberikan secara bertahap hingga akhir November dengan anggaran lebih dari Rp3,6 triliun,” ujar Abdul Kahar dalam keterangannya, Selasa 24 November 2020.

Dia menjelaskan BSU tersebut diberikan kepada guru honorer baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun tenaga pendidik honorer di perguruan tinggi. Besaran BSU tersebut yakni Rp1,8 juta yang diberikan sebanyak satu kali.

Sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus nonPNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Total anggaran untuk BSU Kemendikbud ini yakni sebanyak Rp3,66 triliun,” terang dia.

Persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud yakni WNI, berstatus sebagai PNS, memiliki penghasilan Rp5 juta per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 1 Oktober 2020, dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Kahar menjelaskan untuk mencairkan BSU tersebut, PTK hanya menyiapkan dokumen pendukung yakni KTP, NPWP, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDIkti, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti yang diberi materai dan ditandatangani.

PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

3 jam lalu

Lima tersangka korupsi seleksi penerimaan PPPK guru honorer di Kabupaten Batubara menjadi tahanan Rutan Tanjung Gusta Medan. Foto: Istimewa
Mantan Bupati Batubara jadi Tersangka Korupsi Seleksi PPPK Guru Honorer

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan mantan Bupati Batubara Zahir merupakan tersangka keenam.


Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

8 jam lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Jumlah Guru Pensiun di Jakarta Lebih Banyak Dibandingkan Penerimaan Guru Baru

Selama lima tahun terakhir ada sekitar 1.900 sampai 2.500 orang guru pensiun. Sedangkan pemerintah baru bisa membuka pendaftaran untuk 1.700 guru.


Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

9 jam lalu

Ribuan Guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa poster saat menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 15 September 2015. Mereka meminta kejelasan 4300 tenaga guru honorer yang belum jelas nasibnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Cleansing Guru Honorer, Siapa yang Disikat?

Ratusan guru honorer di DKI Jakarta mengalami PHK sepihak akibat kebijakan cleansing guru honorer. Siapa kena dampak?


Dinas Pendidikan DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Pendaftaran Guru KKI

21 jam lalu

Temu Tenaga Pendidik, Yayasan Guru Belajar hadirkan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani (kanan), Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Itje Chodidjah (kedua dari kanan) dan Kabid PTK Dinas Pendidikan DKI Jakarta Juliano Satria (ketiga kanan). Dalam paparan ketiganya, membahas isu pendidikan yang kursial dalam memenuhi inklusifitas pendidikan. Kegiatan dilakukan di Pos Bloc, Jakarta Pusat pada Sabtu, 24 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Dinas Pendidikan DKI Jakarta Siapkan Mekanisme Pendaftaran Guru KKI

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran guru kontrak kerja individu (KKI) pada Agustus 2024, sebanyak 1.700 kuota.


Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas

23 jam lalu

Ilustrasi guru. Foto: istimewa
Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas

Dinas Pendidikan DKI menjelaskan pengangkatan guru honorer dilakukan secara bertahap karena pemakaian anggaran sudah melebihi batas 20 persen dari APBD.


Kepsek di Jakarta Ungkap Alasan Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Disdik

1 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kepsek di Jakarta Ungkap Alasan Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Disdik

Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pihaknya melakukan penataan guru melalui kebijakan cleansing guru honorer.


15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

1 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Mereka menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pendidik mata pelajaran agama Islam sejak 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah
15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi

Jumlah guru honorer yang membuat aduan ke P2G dan LBH Jakarta, sebagai korban kebijakan cleansing mencapai 149 orang.


Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

1 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

Sekolah juga mesti memiliki gambaran secara teknis penghapusan jurusan di SMA, guna mengawal implementasi kebijakan tersebut.


Anggota DPRD Minta Guru Honorer Jakarta Diangkat KKI Tanpa Tes

1 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anggota DPRD Minta Guru Honorer Jakarta Diangkat KKI Tanpa Tes

APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer jika penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP.


Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

1 hari lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

Kemendikbud mengklaim sekitar 90-95 persen satuan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK mulai menerapkan program Kurikulum Merdeka.