KPK Bilang 45 Persen Peserta Pilkada 2020 adalah Pengusaha

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukan surat suara sat akan mencoblos di bilik suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung saat simulasi Pilkada ditengah pandemi Covid-19 di TPS RT 01 RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 November 2020. Simulasi diadakan di Baleendah yang merupakan zona merah penularan Covid-19 dan zona bencana banjir. TEMPO/Prima Mulia

    Warga menunjukan surat suara sat akan mencoblos di bilik suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung saat simulasi Pilkada ditengah pandemi Covid-19 di TPS RT 01 RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 November 2020. Simulasi diadakan di Baleendah yang merupakan zona merah penularan Covid-19 dan zona bencana banjir. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat terjadi tren kenaikan pengusaha terjun dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Data KPK menunjukkan 45 persen peserta Pilkada 2020 adalah pengusaha.

    “Setengahnya ini pengusaha, 45 persen disebut sebagai swasta atau pengusaha,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi daring komunitas Rawat Ingatan, Sabtu, 21 November 2020.

    Pahala mengatakan fenomena ini mengubah model dari Pilkada sebelumnya. Dulu, kata dia, para pengusaha biasanya hanya menjadi pendonor untuk calon kepala daerah. Namun, pada Pilkada 2020, justru kebanyakan pengusaha yang terjun langsung menjadi calon kepala daerah.

    “Jadi dia sudah enggak sabar lagi jadi donator, turun saja langsung,” kata Pahala.

    Pahala mengatakan mungkin para pengusaha sudah tidak sabar menjadi donatur terus menerus. Maka itu mereka turun langsung dan dengan uang antara Rp 10 miliar hingga Rp 35 miliar, kemungkinan mereka bisa menang. Menurut Pahala, umumnya pengusaha yang terjun ke Pilkada adalah pengusaha konstruksi dan tambang. “Di Kalimantan didominasi pengusaha tambang,” kata dia.

    Adapun ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Hingga Oktober 2020, sudah ada 715 calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemiilhan Umum.

    Selain pengusaha, Pahala mengatakan KPK juga mencatat terjadi penambahan jumlah inkumben yang maju dalam pilkada tahun ini. Dia mengatakan tahun ini, ada 22 persen calon kepala daerah yang merupakan calon inkumben. Pada pilkada sebelumnya, kata dia, ada 17 sampai 18 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar 10 Lembaga Nonstruktural yang Dibubarkan Peraturan Presiden

    Melalui Peraturan Presiden, 10 Lembaga Nonstruktural dibubarkan. Tugas dan fungsinya dialihkan ke kementerian terkait.