Survei Indonesia Political Opinion: Kepuasan Kinerja Jokowi - Ma'ruf Menurun

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) menghadiri acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) menghadiri acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat terjadi penurunan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

    Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan tingkat kepuasan terhadap Jokowi menurun dari 63 persen menjadi 49 persen, sedangkan kepuasan terhadap Ma'ruf Amin turun dari 39 persen menjadi 33 persen.

    "Persepsi kepuasan pada Presiden dan Wapres terjadi penurunan dibanding periode survei 8-20 Juni 2020," kata Dedi dikutip dari dokumen rilis hasil survei, Kamis, 29 Oktober 2020.

    Ada lima faktor yang mempengaruhi penilaian. Yakni kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), integritas atau tepat janji (66 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), dan empati/aspiratif (53 persen).

    Mayoritas responden juga menyatakan tak puas atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Ada 51 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk dan 6 persen yang berpendapat sangat buruk. Adapun yang menyatakan kondisi ekonomi baik dan sangat baik sebanyak 43 persen.

    Data ini dipengaruhi beberapa aspek, di antaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok (58 persen), sulitnya mencari pekerjaan (44 persen), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38 persen), dan lain-lain (34 persen).

    Dari sektor hukum, sebanyak 64 persen responden menyatakan penegakan hukum di Indonesia buruk dan sangat buruk. Yang menyatakan sebaliknya sebanyak 36 persen saja.

    Beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya pemberantasan korupsi (62 persen), independensi penegak hukum (56 persen), kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan lain-lain (36 persen).

    Sigi ini digelar pada 12-23 Oktober 2020 terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi, serta terhadap 1.200 responden yang berasal dari massa pemilih nasional di seluruh Indonesia. IPO mengklaim margin of error survei sebesar 2,9 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Siap-Siap Sekolah Saat Pandemi Covid-19

    Berikut tips untuk mempersiapkan anak-anak kembali ke sekolah tatap muka setelah penutupan karena pandemi Covid-19.