TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan sistem otoriter bak rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul di antaranya lantaran tindakan represif dari aparat dalam aksi demonstrasi.
Hasto mengatakan pemerintah menindak perilaku melanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks. Sehingga, kata dia, apa yang dilakukan aparat keamanan belakangan bukanlah tindakan represif seperti perilaku rezim otoriter.
"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Oktober 2020.
Berbeda dengan era Orde Baru, Hasto mengatakan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini selalu mengedepankan dialog.
"Saat ini Pak Jokowi-Ma'ruf Amin adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Demikian pula dengan PDI Perjuangan," ujar Hasto.
Hasto mengatakan demokrasi di Indonesia dibangun dengan aturan main yang harus diikuti semua pihak. Ia berujar, dekmokrasi harus mencerdaskan dan disertai dengan etika, perilaku, dan moralitas yang baik.
PDIP, kata dia, berulang kali menyatakan demonstrasi untuk menyuarakan pendapat diatur dalam konstitusi. Namun ketika demonstrasi sudah merusak fasilitas umum dan publik, aparat penegak hukum harus bertindak.
"Demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, pbulik, di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya," kata Hasto.
Anggapan rezim Jokowi seperti Orde Baru atau Orba banyak dilontarkan kelompok masyarakat sipil belakangan ini. Anggapan ini berangkat dari semakin terbatasnya ruang kebebasan berpendapat, mulai dari ancaman UU ITE di media sosial hingga represivitas aparat terhadap peserta demonstrasi.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 21,9 persen masyarakat setuju dengan pernyataan bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Sebanyak 47,7 persen menyatakan agak setuju.
Lalu, sebanyak 20,8 persen menyatakan setuju dengan pernyataan warga makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes, sedangkan 53 persen menyatakan agak setuju.
Mayoritas responden juga setuju dengan pendapat bahwa aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Sebanyak 19,8 persen responden menyatakan sangat setuju, sedangkan yang agak setuju sebanyak 37,9 persen.
"Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa proses demokratisasi hingga saat ini mengalami pelemahan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari dokumen hasil survei nasional yang digelar 24-30 September 2020.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
