Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Tak Sepakat Rezim Jokowi Disebut Otoriter Bak Orba

image-gnews
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara ulang tahun ke-22 Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu petang, 18 Juli 2020. Foto: Istimewa.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara ulang tahun ke-22 Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu petang, 18 Juli 2020. Foto: Istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan sistem otoriter bak rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul di antaranya lantaran tindakan represif dari aparat dalam aksi demonstrasi.

Hasto mengatakan pemerintah menindak perilaku melanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks. Sehingga, kata dia, apa yang dilakukan aparat keamanan belakangan bukanlah tindakan represif seperti perilaku rezim otoriter.

"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Oktober 2020.

Berbeda dengan era Orde Baru, Hasto mengatakan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini selalu mengedepankan dialog.

"Saat ini Pak Jokowi-Ma'ruf Amin adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Demikian pula dengan PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Hasto mengatakan demokrasi di Indonesia dibangun dengan aturan main yang harus diikuti semua pihak. Ia berujar, dekmokrasi harus mencerdaskan dan disertai dengan etika, perilaku, dan moralitas yang baik.

PDIP, kata dia, berulang kali menyatakan demonstrasi untuk menyuarakan pendapat diatur dalam konstitusi. Namun ketika demonstrasi sudah merusak fasilitas umum dan publik, aparat penegak hukum harus bertindak.

"Demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, pbulik, di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya," kata Hasto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggapan rezim Jokowi seperti Orde Baru atau Orba banyak dilontarkan kelompok masyarakat sipil belakangan ini. Anggapan ini berangkat dari semakin terbatasnya ruang kebebasan berpendapat, mulai dari ancaman UU ITE di media sosial hingga represivitas aparat terhadap peserta demonstrasi.

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 21,9 persen masyarakat setuju dengan pernyataan bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Sebanyak 47,7 persen menyatakan agak setuju.

Lalu, sebanyak 20,8 persen menyatakan setuju dengan pernyataan warga makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes, sedangkan 53 persen menyatakan agak setuju.

Mayoritas responden juga setuju dengan pendapat bahwa aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Sebanyak 19,8 persen responden menyatakan sangat setuju, sedangkan yang agak setuju sebanyak 37,9 persen.

"Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa proses demokratisasi hingga saat ini mengalami pelemahan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari dokumen hasil survei nasional yang digelar 24-30 September 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

2 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

3 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

4 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

4 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

5 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

5 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

6 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi