Survei Elektabilitas PDIP Stagnan, Hasto Singgung Pesan Megawati

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman menerima kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, 04 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

    Ketua KPU Arief Budiman menerima kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan keanggotaan salinan daftar keanggotaan PDI Perjuangan di KPU RI, Jakarta, 04 Agustus 2020. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat elektabilitas partai banteng stagnan. Hasto mengatakan partainya tak mau ambil pusing ihwal hasil sigi.

    Menurut Hasto, PDIP memilih untuk terus bekerja keras untuk rakyat. Ia juga menyinggung pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    "Kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa berpolitik itu bukan memelototi hasil survei. Berpolitik itu adalah kerja kebudayaan, membangun peradaban, mencerdaskan kehidupan berbangsa," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2020.

    Hasto mengatakan hasil survei selalu bersifat dinamis. Ia mengatakan hasil survei bisa naik turun, tetapi finalnya adalah saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

    ADVERTISEMENT

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi sebelumnya mengatakan elektabilitas PDIP stagnan. Dibandingkan survei Indikator Juli lalu, elektabilitas partai banteng turun dari 26,3 persen menjadi 25,2 persen. Penurunan ini masih berada dalam margin of error sebesar 2,9 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.