Moeldoko: Persoalan Kebebasan Berpendapat Tidak Ada yang Berubah

Reporter

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengesahan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja menimbulkan gejolak protes di sejumlah daerah karena dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. Banyak aksi penolakan di Jakarta hingga di daerah: ada yang berlangsung damai namun ada juga yang berakhir ricuh. Diantara mereka, ada yang ditangkap dengan tuduhan provokasi hingga tindakan anarki. 

Pemerintah kemudian merangkul kelompok-kelompok kritis tersebut dengan merangkul mereka untuk ikut menyusun aturan turunannya. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko mengklaim tidak ada yang berubah dengan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia juga memastikan tidak ada yang berubah dengan kebebasan berpendapat.

Berikut cuplikan wawancaranya dikutip dari Koran Tempo edisi Senin 26 Oktober 2020:

Banyak yang beranggapan Presiden Jokowi mengubah pola kepemimpinannya seperti kritik yang disampaikan The Economist. Kenapa Presiden terkesan kurang mendengarkan aspirasi publik?

Bukan ujug-ujug kalau pemerintah langsung mengubah gaya kepemimpinannya. Apalagi mengubah proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Tak mungkin seorang presiden mengubah situasi kalau tak ada penyebabnya. Masalahnya, anarki bukan hanya terjadi di lapangan. Di media sosial, pembentukan opini juga terkadang tak terkontrol. Padahal belum tentu berita yang dimobilisasi itu benar. Tapi berita itu mempengaruhi psikologi banyak orang, sehingga memudahkan mereka turun ke lapangan.

Contohnya seperti apa?

Kemarin banyak yang ditangkapi polisi. Begitu diinterogasi, mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka bilang hanya (tahu) dari media sosial. Ada sebagian yang digerakkan. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika soal kekhawatiran teman-teman perihal upaya represif dari pemerintah terhadap media sosial. Beliau jelaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah ada sejak 2008. Amanatnya adalah menjaga ruang digital supaya tetap bersih, sehat dan bermanfaat. Begitu aturan ditegakkan, semuanya ribut. Padahal hanya yang melanggar yang di-takedown. Itu pun setelah dilakukan uji kesahihan dan verifikasi yang detail. Tak bisa ujug-ujug.

Jadi tak ada yang berubah dari gaya kepemimpinan Jokowi?

Pada dasarnya persoalan kebebasan berpendapat tidak ada yang berubah. Tiap hari di depan Istana ada demonstrasi. Tak ada yang mengusik. Kita harus bisa membedakan antara demonstrasi dan kerusuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dalam mengelola demokrasi, kami punya kalkulasi. Demokrasi yang tidak dikelola dengan baik, ujungnya anarkis dan stabilitas terganggu.

Baca Wawancara lengkapnya di Koran Tempo edisi hari ini Senin 26 Oktober 2020.






Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

1 jam lalu

Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajak industri otomotif nasional untuk terus mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

2 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

3 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

6 hari lalu

Isu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tidak tahu dan enggan berkomentar banyak terkait adanya reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.


Moeldoko Ajak Tanam Cabai dari Bantaran Ciliwung di Depok, Ia Sebut buat Tekan Inflasi

6 hari lalu

Moeldoko Ajak Tanam Cabai dari Bantaran Ciliwung di Depok, Ia Sebut buat Tekan Inflasi

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat bantaran Sungai Ciliwung menanam cabai untuk ketahanan pangan dan menekan inflasi.


Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

6 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

6 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

11 hari lalu

Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

Dalam turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator pengelolaan hutan.


Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

11 hari lalu

Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja


Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

12 hari lalu

Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

Kasus Surya Darmadi hanya satu dari sekian permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit.