Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko: Persoalan Kebebasan Berpendapat Tidak Ada yang Berubah

Reporter

image-gnews
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengesahan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja menimbulkan gejolak protes di sejumlah daerah karena dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. Banyak aksi penolakan di Jakarta hingga di daerah: ada yang berlangsung damai namun ada juga yang berakhir ricuh. Diantara mereka, ada yang ditangkap dengan tuduhan provokasi hingga tindakan anarki. 

Pemerintah kemudian merangkul kelompok-kelompok kritis tersebut dengan merangkul mereka untuk ikut menyusun aturan turunannya. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko mengklaim tidak ada yang berubah dengan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia juga memastikan tidak ada yang berubah dengan kebebasan berpendapat.

Berikut cuplikan wawancaranya dikutip dari Koran Tempo edisi Senin 26 Oktober 2020:

Banyak yang beranggapan Presiden Jokowi mengubah pola kepemimpinannya seperti kritik yang disampaikan The Economist. Kenapa Presiden terkesan kurang mendengarkan aspirasi publik?

Bukan ujug-ujug kalau pemerintah langsung mengubah gaya kepemimpinannya. Apalagi mengubah proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Tak mungkin seorang presiden mengubah situasi kalau tak ada penyebabnya. Masalahnya, anarki bukan hanya terjadi di lapangan. Di media sosial, pembentukan opini juga terkadang tak terkontrol. Padahal belum tentu berita yang dimobilisasi itu benar. Tapi berita itu mempengaruhi psikologi banyak orang, sehingga memudahkan mereka turun ke lapangan.

Contohnya seperti apa?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemarin banyak yang ditangkapi polisi. Begitu diinterogasi, mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka bilang hanya (tahu) dari media sosial. Ada sebagian yang digerakkan. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika soal kekhawatiran teman-teman perihal upaya represif dari pemerintah terhadap media sosial. Beliau jelaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah ada sejak 2008. Amanatnya adalah menjaga ruang digital supaya tetap bersih, sehat dan bermanfaat. Begitu aturan ditegakkan, semuanya ribut. Padahal hanya yang melanggar yang di-takedown. Itu pun setelah dilakukan uji kesahihan dan verifikasi yang detail. Tak bisa ujug-ujug.

Jadi tak ada yang berubah dari gaya kepemimpinan Jokowi?

Pada dasarnya persoalan kebebasan berpendapat tidak ada yang berubah. Tiap hari di depan Istana ada demonstrasi. Tak ada yang mengusik. Kita harus bisa membedakan antara demonstrasi dan kerusuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dalam mengelola demokrasi, kami punya kalkulasi. Demokrasi yang tidak dikelola dengan baik, ujungnya anarkis dan stabilitas terganggu.

Baca Wawancara lengkapnya di Koran Tempo edisi hari ini Senin 26 Oktober 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

20 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

23 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

13 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

13 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

19 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

22 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

28 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Moeldoko minta polemik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo dihentikan. Ia menyebut tak ada transaksi politik dalam pemberian pangkat itu.


Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

30 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

Apa pesan di balik salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani?


AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

31 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di saat kegiatan cap jempol darah Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. AHY selaku Ketum Partai Demokrat saat ini menyebut KLB Deli Serdang sebagai kongres ilegal. TEMPO/Muhammad Hidayat
AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

Aksi cap jempol darah pernah dilakukan kader Demokrat pimpinan AHY melawan Moeldoko Cs. Dulu, PDIP pernah lakukan aksi cap jemol darah.


Kejadian Menarik Sidang Kabinet Jokowi: Salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo, Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

31 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kejadian Menarik Sidang Kabinet Jokowi: Salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo, Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

Ada beberapa kejadian menarik di Sidang Kabinet yang digelar Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024, salam-salaman AHY-Moeldoko dan Sri Mulyani-Prabowo.