TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menilai muatan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi perlindungan hak perempuan pekerja, baik di dalam maupun luar negeri.
"Komnas Perempuan menyesalkan adanya kontradiksi dalam kebijakan, terutama melalui UU Cipta Kerja yang merupakan inisiatif pemerintah," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Oktober 2020.
Andy mengatakan, UU Cipta Kerja mengandung risiko dampak yang tidak proporsional yang ditanggung oleh perempuan disabilitas, termasuk yang menjadi disabilitas akibat kecelakaan kerja.
Pengaturan di dalam omnibus law juga dikhawatirkan dapat menyebabkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan menjadi tidak efektif.
"Terutama terkait kerentanan pada konflik sumber daya alam dan konflik agraria yang muncul akibat proyek pembangunan ambisius yang menghalangi partisipasi substantif warga," ujarnya.
Sepanjang 2020, kata Andy, Komnas Perempuan telah menerima 7 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan konflik sumber daya alam dan agraria yang berhadapan dengan kepentingan usaha atau kebijakan pembangunan.
Karena itu, Andy pun menyarankan pemerintah mengoreksi muatan UU Cipta Kerja dan pada proses perumusan kebijakan selanjutnya. Hal ini bertujuan agar dapat memastikan dan memajukan jaminan perlindungan hak-hak konstitusional, dengan memberikan perhatian khusus pada kerentanan perempuan pekerja dan efektivitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
