TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) tepat berusia satu tahun pada hari ini, 20 Oktober 2020. Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai, masalah demokrasi menjadi persoalan serius di periode kedua pemerintahan Jokowi ini.
Menurut peneliti Formappi, Lucius Karus, dukungan yang besar dari partai politik di belakang pemerintah, telah menjadikan Jokowi sebagai presiden yang sangat powerful. Sehingga, satu per satu wacana muncul dan dieksekusi tanpa hambatan politik dan mengabaikan suara rakyat. Terlihat mulai dari revisi UU KPK, pemindahan ibukota, hingga pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Pemerintah Jokowi tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis. Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE dan patroli siber secara diam-diam di akun medsos pribadi warga terus berlangsung," ujar Lucius, Selasa, 20 Oktober 2020.
Kondisi ini, lanjut dia, tentu saja semakin mengkhawatirkan. Presiden yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memberikan ruang bagi kelangsungan praktik kehidupan yang tidak demokratis. Kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, malah dianggap mencampuri urusan negara sehingga harus ditertibkan.
"Pemilu serentak yang dulunya diharapkan bisa memberikan dukungan positif bagi pemerintahan presidensial, justru jadi ancaman ketika parlemen dan pemerintah ada dalam satu kubu, yaitu kubu yang berseberangan dengan rakyat," ujar Lucius.
Lucius kembali menegaskan, masalah demokrasi menjadi persoalan serius pemerintahan ini. "Jika melukiskan setahun pertama Jokowi - Ma'ruf, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi sedang diuji secara serius," ujar dia.
