TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa Brigadir Jenderal atau Brigjen Prasetijo Utomo dengan tiga pasal berbeda dalam kasus pemalsuan dokumen palsu untuk Djoko Tjandra.
Jaksa Yeni Trimulyani mengatakan, Prasetijo telah menyuruh hingga ikut serta dalam membuat dokumen palsu untuk Djoko Tjandra, yang kemudian menimbulkan kerugian.
"Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian," ucap Jaksa Yeni saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa, 13 Oktober 2020.
Jaksa mengatakan, Prasetijo telah merugikan institusi Polri secara imateril dan membuat nama baik Polri tercoreng. Kemudian, pihak lain yang mengalami kerugian imateril adalah otoritas Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan Bandara Supadio, Pontianak.
Selanjutnya, Prasetijo juga didakwa melakukan perbuatan berlanjut sebagai seorang pejabat. Dia sengaja membantu Djoko Tjandra yang saat itu tengah menjadi buronan Kejaksaan Agung.
Jaksa menilai, Prasetijo selaku pejabat Polri seharusnya memberikan informasi soal keberadaan Djoko Tjandra, bukan malah menyembunyikan.
"Dakwaan kedua, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas ketetapan pengadilan dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri," ucap Jaksa Yeni.
Tak hanya itu, Prasetijo juga didakwa menghalangi penyidikan. Jaksa Yeni membeberkan bahwa pada 8 Juli 2020, Prasetijo menghubungi seseorang bernama Jhony Andrijanto dan memerintahkannya untuk membakar seluruh dokumen tersebut.
"Bahwa dokumen atau surat-surat yang dibakar tersebut dimaksudkan untuk menutupi menghalangi atau mempersukar penyidikan atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus menghilangkan barang bukti bahwa terdakwa bersama dengan Jhony Andrijanto telah ikut menjemput saksi Djoko Tjandra yang merupakan buronan agar dapat masuk ke wilayah Indonesia," kata Jaksa Yeni.
Atas perbuatannya, Brigjen Prasetijo diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Serta, Pasal 426 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Ketiga, Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
