TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, menampik jika pemerintah atau pendukungnya menyusupkan provokator untuk mendiskreditkan unjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Tidak mungkinlah, mana ada pemerintahan yang seperti itu, pemerintah itu menjalankan fungsi negara," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Oktober 2020.
Arteria menuturkan negara dan alat kelengkapannya merupakan milik rakyat dan semua orang. Sebabnya tidak mungkin jika pemerintah sengaja menyusupkan provokator di dalam aksi penyampaian aspirasi masyarakat. "Itu tuduhan sadis dan fitnah keji," tuturnya.
Menurut anggota Komisi Hukum DPR RI ini, ketimbang saling berpolemik lebih baik pihak-pihak yang curiga lapor ke polisi dan membuktikannya. "Kalau perlu saya kawal langsung proses penangan perkaranya secara langsung," ucap dia.
Sebelumnya, pengamat intelijen dan terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, menilai ada kelompok penyusup di dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang sengaja ingin ada kerusuhan. Penyusup ini diduga dibayar untuk mengamankan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Jadi penunggang alias penyusup demo yang memprovokasi kerusuhan menurut analisa saya, adalah justru elemen-elemen yang bekerja diupah untuk menjaga dan mengamankan rezim dengan segala agenda politiknya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Oktober 2020.
Harits menjelaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jelas saat ini tidak populer dengan berbagai kebijakan yang ditengarai merugikan publik. Situasi dan kondisi itu beresiko dan potensial menjadi hulu dari beragam kontraksi kehidupan sosial politik ekonomi dan keamanan.
