TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan partainya tidak anti terhadap regulasi yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hanya terkait UU Cipta Kerja, Partai Demokrat tidak ingin terburu-buru disahkan lantaran masih banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
"Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin serius disahkan, hampir pasti begitu dijalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih luas. Lebih bagus dituntaskan dulu," katanya dalam acara 'Ngobrol Santai' yang diunggah channel YouTube-nya, Senin, 12 Oktober 2020.
Menurut SBY, dalam pembuatan undang-undang, DPR dan pemerintah seharusnya membuka pintu dialog dan konsultasi bagi pihak-pihak yang menolaknya. "Kalau konsultasi jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Justru yang belum setuju diajak bicara," tuturnya.
Undang-undang yang baik, kata SBY, adalah yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. "Semua win, dunia usaha atau bisnis win, para pekerja win, rakyat di bawah juga dapat manfaatnya, pecinta lingkungan juga diperhatikan, everybody win. Itu undang-undang yang baik," tuturnya.
Ia mengamini jika Indonesia dan di seluruh dunia memiliki masalah dalam bidang perekonomian, seperti menjaga pertumbuhan ekonomi, menggalakkan investasi, hubungan antara perusahaan dan pekerja, hubungan antara negara dan rakyat, serta yang lainnya.
Oleh sebab itu, perlu regulasi yang baik dan tepat. "Kalau kemarin masih ada konflik, katakanlah kepentingan antara pemerintah dengan yang lain, antara dunia usaha dengan yang lain, berarti masih ada masalah," ujar dia.
