Puan Maharani Minta Pemerintah Gandeng Buruh Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Buruh dari berbagai elemen organisasi melakukan aksi mogok kerja dengan turun ke jalan di depan Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut rencananya akan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI namun dihadang oleh pihak Kepolisian dan TNI. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Puan, ini harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

"Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.

Puan mengatakan DPR akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.

Puan berujar, DPR sudah melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang pada Senin, 5 Oktober lalu. Kata dia, pembahasan sudah dilakukan transparan dan dapat disaksikan langsung melalui siaran TV Parlemen.

Ihwal aspirasi kelompok pekerja, Puan mengatakan DPR sebelumnya membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.

"UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Puan juga berujar DPR bakal mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Jika undang-undang itu dinilai belum sempurna, dia menyebut terbuka ruang untuk menyempurnakannya melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," ucap Puan.






RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

31 menit lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

1 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


Puan Maharani Dorong Kolaborasi Bantu Telur Asin

1 jam lalu

Puan Maharani Dorong Kolaborasi Bantu Telur Asin

Telur asin sudah mendapatkan pengakuan nasional dengan diterbitkannya sertifikat warisan budaya tak benda pada tahun 2020.


DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

2 jam lalu

DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

DPR RI berencana mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

3 jam lalu

Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT

Usai kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT, Muhadjir mengatakan menyisir terhadap izin-izin kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera


Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

3 jam lalu

Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI


Muhaimin Iskandar Soal Kebijakan Haji yang Mendadak dari Arab Saudi: Beratkan Siklus Keuangan Kita

7 jam lalu

Muhaimin Iskandar Soal Kebijakan Haji yang Mendadak dari Arab Saudi: Beratkan Siklus Keuangan Kita

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah harus mengadaptasi perkembangan di Arab Saudi tersebut.


Dugaan Penyelewengan ACT Didorong Jadi Momentum Perbaiki Regulasi Lembaga Filantropi

16 jam lalu

Dugaan Penyelewengan ACT Didorong Jadi Momentum Perbaiki Regulasi Lembaga Filantropi

Dugaan penyelewengan ACT diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki regulasi yang mengatur lembaga filantropi.


Sidak Penyelenggara Haji, Anggota DPR Temukan Makanan Jemaah Haji Basi

19 jam lalu

Sidak Penyelenggara Haji, Anggota DPR Temukan Makanan Jemaah Haji Basi

Anggota DPR Bukhori Yusuf menemukan makanan yang disediakan oleh otoritas Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia kurang layak bahkan basi.


Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

19 jam lalu

Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM mencatat sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) telah diterbitkan per 2 Juli 2022.