Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Gabungan Penembakan di Intan Jaya Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud Md bersama delapan anggota Kompolnas lainnya usai menggelar rapat perdana, di Kantor Kemenko Polhukam hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto: Istimewa

    Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud Md bersama delapan anggota Kompolnas lainnya usai menggelar rapat perdana, di Kantor Kemenko Polhukam hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah akan membentuk tim investigasi khusus, untuk mengusut konflik antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua.

    "Pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan yang bisa lebih objektif menggali ini, agar tidak menimbulkan kontroversi," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis, 1 Oktober 2020.

    Mahfud mengatakan selain Pendeta Yeremia Zanambani, dua orang anggota TNI dan satu masyarakat sipil lain juga telah terbunuh di Intan Jaya. Namun kematian Yeremia yang paling menimbulkan pertanyaan. Pihak keamanan menuding KKB menjadi dalang pembunuhan dia, namun gereja menuduh TNI adalah pelakunya.

    Mahfud pun menegaskan tim gabungan akan melibatkan pejabat terkait dan terbatas, dan juga tokoh agama tokoh masyarakat, serta tokoh adat dan akademisi. Ia mengatakan tim investigasi ini akan dibentuk dalam waktu dekat.

    "(Mereka) melaporkan kepada Presiden melalui Menko Polhukam, sesuai dengan disposisi yang saya terima dari istana," kata Mahfud.

    Mahfud mengatakan pemerintah sebenarnya sudah mencoba mengantisipasi adanya kekerasan di Papua, setiap menjelang 1 Desember, atau hari peringatan khusus bagi pergerakan kemerdekaan Papua. Hampir setiap tahun, ia mengatakan ada kejadian yang serupa.

    Ia pun menegaskan bahwa upaya memerdekakan Papua tak akan pernah bisa disetujui oleh Indonesia. Referendum yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1963 di Papua, disebut Mahfud sudah cukup untuk menjadi dasar bahwa Papua akan terus menjadi bagian dari Indonesia.

    "Tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan," kata Mahfud Md.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.