Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei BPS Sebut Protokol Covid-19 Dilanggar karena Tak Ada Sanksi

image-gnews
Suasana konser musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah, Rabu, 23 September 2020. Konser musik dangdut yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tersebut dihadiri banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. ANTARA/Oky Lukmansyah
Suasana konser musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah, Rabu, 23 September 2020. Konser musik dangdut yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tersebut dihadiri banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah alasan masyarakat tidak mematuhi protokol Covid-19 (kesehatan). Kepala BPS Suhariyanto mengatakan mayoritas responden berpendapat tak adanya sanksi menjadi alasan masyarakat untuk tidak menerapkan protokol.

Sebanyak 55 persen responden menjadikan ketiadaan sanksi sebagai alasan mereka tak menerapkan protokol Covid-19. "Sekarang ini pemerintah sudah menerapkan sanksi, nampaknya ke depan sanksi ini perlu lebih dipertegas lagi," kata Suhariyanto, dalam konferensi pers virtual, Senin, 28 September 2020.

Pria yang akrab disapa Kecuk ini menyebutkan alasan terbanyak berikutnya adalah tidak adanya kasus penderita Covid-19 di sekitar lingkungan responden (39 persen), pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan (33 persen), harga masker, face-shield, hand sanitizer atau APD lain cenderung mahal (23 persen), dan mengikuti orang lain (21 persen).

"Satu hal lagi adalah bahwa 19 persen tidak menerapkan protokol kesehatan karena aparat atau pimpinannya tidak memberikan contoh," ujar Kecuk.

Jika dikelompokkan untuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, sebanyak 59 persen tak menerapkan protokol Covid-19 karena tak ada sanksi, 40 persen karena tak ada kejadian Covid-19 di lingkungan sekitar. Lalu 34 persen alasan pekerjaan, 23 persen karena mahalnya APD, 20 persen mengikuti orang lain, dan 16 persen karena aparat atau pimpinan tidak memberikan contoh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Kecuk, alasan terakhir ini juga perlu menjadi perhatian. Ia berpendapat ke depan para pimpinan dan penegak hukum harus memberikan contoh mematuhi protokol kesehatan. "Ke depan ini menjadikan seluruh pimpinan dan aparat harus memberikan contoh di depan supaya masyarakat mengikuti," kata Kecuk.

Survei BPS digelar secara daring terhadap 90.967 responden sepanjang 7-14 September 2020. Sebanyak 55 persen responden adalah perempuan. Mayoritas responden atau 69,01 persen di antaranya berusia 17-45 tahun. Sebanyak 46,23 persen responden berpendidikan minimal Diploma IV atau S1.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

18 jam lalu

Calon presiden dari Partai Demokrat sekaligus Wakil Presiden AS Kamala Harris memeluk Jennifer Lopez saat menghadiri kampanye di Las Vegas Utara, Nevada, AS, 31 Oktober 2024. REUTERS/David Swanson
2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

Kamala Harris dan Donald Trump saling bersaing ketat di tujuh negara bagian di Amerika Serikat dua hari menjelang pilpres AS 2024 berdasarkan survei.


Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Mencapai 10,37 Juta

19 jam lalu

Warga asing dan wisatawan memadati gelaran Pencak Wisata Budaya di Titik Nol Kilometer Yogyakarta Sabtu petang, 26 Oktober 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Mencapai 10,37 Juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 10,37 juta.


Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata akan Gelar Rapat Pekan Ini

20 jam lalu

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. TEMPO/Ilham Balindra
Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Pariwisata akan Gelar Rapat Pekan Ini

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan akan segera menggelar rapat untuk mempercepat realisasi penurunan harga tiket pesawat.


3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

1 hari lalu

3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

Sebuah survei mengungkap Kamala Harris unggul di negara bagian Iowa, padahal selama dua kali pilpres Donald Trump selalu unggul di negara bagian itu


BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

2 hari lalu

Suasana penjualan perhiasan emas di pasar Kebayoran, Jakarta, Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Inflasi Terdongkrak Harga Emas, Analis: Bukti Masyarakat Khawatir Kondisi Ekonomi

Analis sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai adanya inflasi harga emas menunjukkan adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi global belakangan hari.


Harian Israel Dimusuhi Pemerintah Netanyahu, Sebut Palestina sebagai Pejuang Kemerdekaan

2 hari lalu

Amos Schocken. Dok.x.com/AmosSchocken1
Harian Israel Dimusuhi Pemerintah Netanyahu, Sebut Palestina sebagai Pejuang Kemerdekaan

Kementerian Israel mengumumkan penangguhan hubungan dengan Haaretz, setelah penerbit harian itu menyebut warga Palestina pejuang kemerdekaan


Korea Selatan Beri Sanksi 11 Warga Korut terkait Peluncuran ICBM

3 hari lalu

Korea Selatan Beri Sanksi 11 Warga Korut terkait Peluncuran ICBM

Korea Selatan pada Jumat 1 November 2024 mengumumkan sanksi baru yang menargetkan 11 individu dan empat entitas dari Korea Utara.


Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

3 hari lalu

Pimpinan Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus menyapa umat Katolik yang mengikuti ibadah Misa Kudus bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis, 5 September 2024. Misa akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus tersebut diikuti sebanyak 86 ribu umat Katolik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kedatangan Paus Fransiskus hingga Konser Bruno Mars Dongkrak Jumlah Wisatawan Nusantara di Bulan September

Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara di bulan September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,86 persen dibandingkan bulan Agustus.


Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

3 hari lalu

Petugas Bea Cukai berjaga disamping pakain bekas (balpres) di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Agustus 2024. Satgas importasi ilegal mengamankan 4927 balpres pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik dan 5.896 barang garment senilai Rp 46.188.205.400. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

Menperin Agus Gumiwang bertemu dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk membahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024.


Ridwan Kamil Akui Elektabilitasnya Naik-Turun Berdasarkan Survei: Bukan Penentu Takdir

3 hari lalu

Presiden RI ketujuh Joko Widodo (kiri) keluar dari kediaman bersama Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (kanan) usai bertemu di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat 1 November 2024. Ridwan Kamil bertemu Presiden RI ketujuh Joko Widodo di Solo untuk bersilaturahmi sekaligus belajar tata kelola kota kepada Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 sampai 2014. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ridwan Kamil Akui Elektabilitasnya Naik-Turun Berdasarkan Survei: Bukan Penentu Takdir

Ridwan Kamil tak menampik elektabilitasnya dalam berbagai survei Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 masih naik-turun.