Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei BPS Sebut Protokol Covid-19 Dilanggar karena Tak Ada Sanksi

image-gnews
Suasana konser musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah, Rabu, 23 September 2020. Konser musik dangdut yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tersebut dihadiri banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. ANTARA/Oky Lukmansyah
Suasana konser musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah, Rabu, 23 September 2020. Konser musik dangdut yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tersebut dihadiri banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah alasan masyarakat tidak mematuhi protokol Covid-19 (kesehatan). Kepala BPS Suhariyanto mengatakan mayoritas responden berpendapat tak adanya sanksi menjadi alasan masyarakat untuk tidak menerapkan protokol.

Sebanyak 55 persen responden menjadikan ketiadaan sanksi sebagai alasan mereka tak menerapkan protokol Covid-19. "Sekarang ini pemerintah sudah menerapkan sanksi, nampaknya ke depan sanksi ini perlu lebih dipertegas lagi," kata Suhariyanto, dalam konferensi pers virtual, Senin, 28 September 2020.

Pria yang akrab disapa Kecuk ini menyebutkan alasan terbanyak berikutnya adalah tidak adanya kasus penderita Covid-19 di sekitar lingkungan responden (39 persen), pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan (33 persen), harga masker, face-shield, hand sanitizer atau APD lain cenderung mahal (23 persen), dan mengikuti orang lain (21 persen).

"Satu hal lagi adalah bahwa 19 persen tidak menerapkan protokol kesehatan karena aparat atau pimpinannya tidak memberikan contoh," ujar Kecuk.

Jika dikelompokkan untuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, sebanyak 59 persen tak menerapkan protokol Covid-19 karena tak ada sanksi, 40 persen karena tak ada kejadian Covid-19 di lingkungan sekitar. Lalu 34 persen alasan pekerjaan, 23 persen karena mahalnya APD, 20 persen mengikuti orang lain, dan 16 persen karena aparat atau pimpinan tidak memberikan contoh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Kecuk, alasan terakhir ini juga perlu menjadi perhatian. Ia berpendapat ke depan para pimpinan dan penegak hukum harus memberikan contoh mematuhi protokol kesehatan. "Ke depan ini menjadikan seluruh pimpinan dan aparat harus memberikan contoh di depan supaya masyarakat mengikuti," kata Kecuk.

Survei BPS digelar secara daring terhadap 90.967 responden sepanjang 7-14 September 2020. Sebanyak 55 persen responden adalah perempuan. Mayoritas responden atau 69,01 persen di antaranya berusia 17-45 tahun. Sebanyak 46,23 persen responden berpendidikan minimal Diploma IV atau S1.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi Pemerkosaan. shutterstock.com
Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

Aceh menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pemerkosaan tertinggi, yakni sebanyak 135 kasus.


Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

2 hari lalu

Deretan kapal pengangkut peti kemas tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Namun, capaian kali ini menandai penurunan 4,19 persen dibanding Maret tahun sebelumnya (YoY).  TEMPO/Tony Hartawan
Nilai Impor RI dari Israel Mencapai Rp 44,63 Miliar, BPS: Tidak Berarti Jika Dibandingkan dengan Total Impor

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan perkembangan nilai impor barang dari Israel hingga pertengahan tahun 2024 ini.


Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Ekstremis Israel atas Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina

2 hari lalu

Orang Yahudi Ultra-Ortodoks mengambil bagian dalam upacara
Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Ekstremis Israel atas Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina

Uni Eropa mencatat lima individu dan tiga entitas Israel ke dalam daftar sanksi atas pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di Tepi Barat.


Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping.


Ekonom Sebut Pelemahan Rupiah Picu Kenaikan Nilai Impor Minyak Mentah per Juni 2024

3 hari lalu

Ilustrasi Minyak Mentah. REUTERS/Todd Korol
Ekonom Sebut Pelemahan Rupiah Picu Kenaikan Nilai Impor Minyak Mentah per Juni 2024

Ekonom menyebut kenaikan signifikan nilai impor minyak dipicu oleh nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan dalam dua bulan terakhir.


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


BPS Sebut Ekspor Mobil Indonesia Alami Tren Meningkat

3 hari lalu

Truk pengangkut sejumlah mobil Kijang Innova Zenix terparkir di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa, 21 Februari 2023. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi Kijang Innova Zenix produksi dalam negeri. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
BPS Sebut Ekspor Mobil Indonesia Alami Tren Meningkat

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan penjualan produk mobil buatan Indonesia di pasar internasional kini dalam tren yang mengalami peningkatan.


Rupiah Melemah Tipis ke Level Rp 16.170 per Dolar AS

3 hari lalu

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images
Rupiah Melemah Tipis ke Level Rp 16.170 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah hari ini ditutup melemah 33 poin ke level Rp 16.170 per dolar AS.


BPS Catat Nonmigas Sumbang Penurunan Nilai Ekspor Terbesar Juni 2024

3 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Nonmigas Sumbang Penurunan Nilai Ekspor Terbesar Juni 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat menurunya nilai ekspor nonmigas menjadi pendorong turunnya nilai ekspor bulanan pada Juni 2024.


RI Surplus Perdagangan 50 Bulan Berturut-turut sejak Mei 2020, Begini Penjelasan BPS

3 hari lalu

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers mengenai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) triwulan I 2024, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, dan Indeks Ketimpangan Gender 2023 di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Aisha Shaidra
RI Surplus Perdagangan 50 Bulan Berturut-turut sejak Mei 2020, Begini Penjelasan BPS

BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020.