Survei BPS Sebut Protokol Covid-19 Dilanggar karena Tak Ada Sanksi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana konser musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah, Rabu, 23 September 2020. Konser musik dangdut yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tersebut dihadiri banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. ANTARA/Oky Lukmansyah

    Suasana konser musik dangdut di Lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah, Rabu, 23 September 2020. Konser musik dangdut yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tersebut dihadiri banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah alasan masyarakat tidak mematuhi protokol Covid-19 (kesehatan). Kepala BPS Suhariyanto mengatakan mayoritas responden berpendapat tak adanya sanksi menjadi alasan masyarakat untuk tidak menerapkan protokol.

    Sebanyak 55 persen responden menjadikan ketiadaan sanksi sebagai alasan mereka tak menerapkan protokol Covid-19. "Sekarang ini pemerintah sudah menerapkan sanksi, nampaknya ke depan sanksi ini perlu lebih dipertegas lagi," kata Suhariyanto, dalam konferensi pers virtual, Senin, 28 September 2020.

    Pria yang akrab disapa Kecuk ini menyebutkan alasan terbanyak berikutnya adalah tidak adanya kasus penderita Covid-19 di sekitar lingkungan responden (39 persen), pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan (33 persen), harga masker, face-shield, hand sanitizer atau APD lain cenderung mahal (23 persen), dan mengikuti orang lain (21 persen).

    "Satu hal lagi adalah bahwa 19 persen tidak menerapkan protokol kesehatan karena aparat atau pimpinannya tidak memberikan contoh," ujar Kecuk.

    Jika dikelompokkan untuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, sebanyak 59 persen tak menerapkan protokol Covid-19 karena tak ada sanksi, 40 persen karena tak ada kejadian Covid-19 di lingkungan sekitar. Lalu 34 persen alasan pekerjaan, 23 persen karena mahalnya APD, 20 persen mengikuti orang lain, dan 16 persen karena aparat atau pimpinan tidak memberikan contoh.

    Menurut Kecuk, alasan terakhir ini juga perlu menjadi perhatian. Ia berpendapat ke depan para pimpinan dan penegak hukum harus memberikan contoh mematuhi protokol kesehatan. "Ke depan ini menjadikan seluruh pimpinan dan aparat harus memberikan contoh di depan supaya masyarakat mengikuti," kata Kecuk.

    Survei BPS digelar secara daring terhadap 90.967 responden sepanjang 7-14 September 2020. Sebanyak 55 persen responden adalah perempuan. Mayoritas responden atau 69,01 persen di antaranya berusia 17-45 tahun. Sebanyak 46,23 persen responden berpendidikan minimal Diploma IV atau S1.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.