Nama Sujito sempat mencuat saat pengadaan jet tempur Sukhoi oleh pemerintah Indonesia pada 2011. Ketika itu, Markas Besar TNI AU menerangkan bakal melakukan penunjukan langsung serta meminta Rosoboron, yang diageni PT Trimarga Rekatama, segera mendaftar dan mengurus berkas pengadaan.
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai LSM seperti ICW, Imparsial, Institute for Defense Security and Peace Studies, Elsam dan Human Rights Working Group, ketika itu menduga terjadi penggelembungan dalam pengadaan enam Sukhoi yang disebabkan adanya pihak ketiga yang bermain, yakni PT Trimarga Rekatama. Sujito adalah bos Trimarga.
Koalisi menduga kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan ini mencapai US$ 70 juta atau sekitar Rp 700 miliar. Oleh karenanya, koalisi melaporkan Kementerian Pertahanan kepada KPK.
Koalisi juga meminta KPK mencermati kedekatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Sujito Ng. "Dikhawatirkan ada power untuk memfasilitasi keberadaan Trimarga Rekatama di proyek-proyek Sukhoi baik komersial maupun tempur," ujar Direktur Program Imparsial Al Araf, Rabu, 22 Mei 2012. "Mengingat masuk ke sana (proyek pengadaan Sukhoi) butuh akses yang tidak bisa sembarangan."
Pengambilan kesimpulan kedekatan ini menurut dia dikarenakan adanya foto-foto kebersamaan SBY-Sujito yang tersebar di media . "Meski foto-foto itu belum dapat menunjukkan kedekatan namun foto-foto tersebut dapat menjadi awalan untuk mendalami sejauh mana hubungan diantara keduanya." ujarnya. "Untuk memastikan dalam acara apa dan relasi apa?"
Sujito belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan ke kantor PT Trimarga di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 51, Cipayung, Jakarta Timur, hingga Sabtu, 19 September lalu.
Menteri Pertahanan masa itu, Purnomo Yusgiantoro, mempersilakan KPK menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran dalam pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 dari Rusia. Ia pun berkali-kali telah membantah tudingan harga Sukhoi digelembungkan.
Terkait dengan PT Trimarga Rekatama yang disebut-sebut sebagai agen pembelian, menurut Purnomo perusahaan itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Kementerian Pertahanan. Karena pada saat pembelian, Kemhan hanya berhubungan dengan JSC Rosoboronexport yang merupakan bagian dari pemerintah Rusia. Baca investigasi kolaborasi terbaru ini di "Terbang Dolar Bersama Sukhoi".
