Kemendagri Tegur 51 Kepala Daerah terkait Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 13 Agustus 2020. Gerakan 2 Juta Masker merupakan sebuah gerakan agar semakin banyak warga yang menggunakan masker untuk menghindari paparan Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri merilis surat teguran yang dilayangkan kepada sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait Pilkada 2020. Hingga hari ini, Senin, 7 September 2020, diketahui ada 51 teguran yang dilayangkan.

"Bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah bermacam-macam, mulai dari melanggar kode etik, pelanggaran pembagian Bansos," kata Kepala Pusat Penerangan Benni Irwan, dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Benni mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan adalah membuat kegiatan yang membuat kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini terlihat dari adanya deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah dengan pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kali maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran.

Benni mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian padahal sebelumnya telah mengimbau dan mengingatkan kepada para bapaslon dan tim suksesnya untuk tidak berkerumun, baik pada saat deklarasi maupun pada saat pendaftaran bapaslon ke KPUD.

"Cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui bapaslon dan para tim suksesnya membawa massa pendukung dalam jumlah besar secara berkerumun dan arak-arakan/konvoi,” ujar Benni.

Ia pun kemudian meminta bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Untuk bertindak tegas karena aturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19,” kata Benni.

Adapun daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendapatkan teguran tertulis dari Mendagri sampai dengan hari Senin, 7 September 2020 adalah Bupati Klaten, Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Plt. Bupati Cianjur, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Maros, Wakil Bupati Bulukumba, Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Majene, Wakil Bupati Bitung, Bupati Kolaka Timur, Bupati Buton Utara dan Bupati Konawe Utara.

Selanjutnya Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Demak, Bupati Serang, Wakil Walikota Cilegon, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Walikota Medan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Labuhan Batu, Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Kuantan Sengingi, Bupati Dharmasraya, Wakil Bupati Musi Rawas, Bupati Ogan Ilir, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Musi Rawas Utara, Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Bupati Kepahiang, Bupati Bengkulu Selatan dan Gubernur Bengkulu.






Bupati Kediri Gelar Aksi Solidaritas Insiden Kanjuruhan

15 jam lalu

Bupati Kediri Gelar Aksi Solidaritas Insiden Kanjuruhan

Doa bersama yang digelar di Stadion Canda Bhirawa Pare ini juga diikuti oleh suporter Persedikab dan Persik Kediri.


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

16 jam lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

19 jam lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


DKI Jakarta Penyumbang Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

2 hari lalu

DKI Jakarta Penyumbang Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Hari Ini

Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Ahad, 2 Oktober 2022, bertambah 1.322 kasus dengan provinsi penyumbang tertinggi DKI Jakarta.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

2 hari lalu

Solidaritas dan Donor Darah Penghuni Apartemen Lavande

Ratusan penghuni Apartemen Lavande Residences, Jakarta Selatan mengikuti kegiatan donor darah bertempat di lantai dasar apartemen.


Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

4 hari lalu

Update Covid Hari Ini: Bertambah 1.857 Kasus, Meninggal 19 Orang

Update Covid hari ini Jumat 30 September 2022 bertambah 1.857 kasus sehingga total mencapai 6.431.624 orang.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

4 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir