Minggu, 20 September 2020

Kata Kejaksaan Agung soal Penanganan Kasus Jaksa Pinangki Dianggap Lelet

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Pinangki Sirna Malasari SH MH ini merupakan Jaksa Madya dengan golongan IV/a yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sosoknya disorot setelah fotonya bersama Djoko Tjandra alias Joker tersebar viral di media sosial. Instagram

    Jaksa Pinangki Sirna Malasari SH MH ini merupakan Jaksa Madya dengan golongan IV/a yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sosoknya disorot setelah fotonya bersama Djoko Tjandra alias Joker tersebar viral di media sosial. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan supervisi secara transparan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Jaksa Pinangki. Ini untuk menjawab keragu-raguan publik ketika perkara itu naik ke penuntutan.

    “Jadi sebenarnya sudah ada MoU dengan kami, kami saling support penanganan perkara itu," tutur Hari di Gedung Pusat Penerangan Hukum pada Senin, 31 Agustus 2020. Jika perlu, lanjutnya, KPK dan kejaksaan bisa melakukan gelar perkara.

    Dalam perkara tersebut, dia menyatakan banyak yang menginginkan agar KPK menjadi supervisi dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki karena dianggap bekerja lamban. Setiono menjelaskan bahwa setiap saat KPK bisa menanyakan, memberikan data, dan informasi terkait kasus tersebut.

    “Kalau ada yang mengatakan (penanganan kasus ini) lelet, apakah ada penanganan perkara yang lebih cepat dari ini?” terang dia.

    Pada hari ini, penyidik Bareskrim sedang melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang terkait kasus Jaksa Pinangki maupun tersangka Djoko Tjandra. Saksi tersebut dijadikan oleh penyidik sebagai alat bukti untuk menyelidiki apa yang diketahui para saksi sesuai posisi atau jabatannya masing-masing.

    Djoko Tjandra disangka melakukan tindak pidana pasal 5 ayat satu huruf A atau kedua pasal 5 ayat 1 huruf, dan pasal 13 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Jaksa Pinangki, ujar dia, disangka melakukan tindak korupsi pasal 5 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    MUHAMMAD BAQIR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    8 Tips Aman Mempercepat Datang Bulan

    Datang bulan yang terjadi bagi sebagian wanita dapat mengganggu aktivitas mereka. Tak sedikit yang menempuh sejumlah cara untuk mempercepat haid.