TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pemerintah bisa membantu mengungkap kasus peretasan asalkan ada pengaduan dari korban. Tanpa ada pelaporan, pemerintah tidak bisa proaktif mencari pelakunya.
"Iya. karena kami, kan, enggak boleh masuk ke dalam satu sistem website. Harus di-invite," katanya dalam diskusi Ngobrol @Tempo: Pembungkaman Kritik di Masa Pandemi, Kamis, 27 Agustus 2020.
Semuel menuturkan Kominfo memiliki layanan untuk membantu korban-korban peretasan. Selama ini, kata dia, Kominfo sudah membantu beberapa kasus peretasan. "Kalau ingin butuh bantuan kami untuk menginvestigasi, kami punya expert digital forensic," ucap dia.
Selain lewat Kominfo, menurut Semuel, korban peretasan bisa menggunakan jasa ahli forensik digital dari swasta. Cara lain dengan melapor kepada Direktorat Cyber Crime Polri.
Menurut Semuel, peretasan masuk dalam kategori perkara pidana dan sanksinya pun cukup tinggi. Pasalnya pelaku secara ilegal mengakses sistem milik korban.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mencatat selama Agustus 2020 terjadi 6 peretasan terhadap kelompok berisiko seperti jurnalis, akademikus, dan aktivis. Enam serangan itu terdiri dari satu serangan website deface yang menimpa situs Tempo.co, empat akses ilegal, dan satu pengambilan akun.
Menurut Damar, kasus peretasan ini diduga kuat terkait dengan aktivitas para korban yang mengkritik kebijakan penanganan Covid-19 dari pemerintah.
"Siapa yang ada di balik serangan tentu saja mereka yang berposisi berseberangan, Kami belum tahu siapa tapi paling tidak mereka sedang bahagia karena seolah tidak ada upaya atau penangkapan terhadap tindakan kriminal itu, ini yang kami khawatirkan," tuturnya.
