ICW Minta Dewan Pengawas KPK Transparan Gelar Sidang Etik Firli

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi tidak tertutup dalam proses dan hasil pemeriksaan sidang etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Peraturan KPK, dan Dewas, disebut telah mengatur nilai-nilai keterbukaan lembaga antirasuah itu.

"Proses pemeriksaan harus menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini penting untuk ditegaskan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu 26 Agustus 2020.

Menurutnya Pasal 5 Undang-Undang KPK menjelaskan KPK menjalankan tugas berasaskan pada nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Ditambah lagi Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Dewas dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan berasaskan nilai akuntabilitas dan kepentingan umum.

"Dewas dilarang menutup diri atas proses dan hasil pemeriksaan terhadap Firli Bahuri," ujarnya.

Selain transparansi, ICW juga menyoal model pembuktian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Ia mengharapkan Dewas tidak hanya mengandalkan pada pengakuan Firli saja. Namun, juga mendalami penggunaan helikopter yang diakui Firli menggunakan uang pribadi.

Menurutnya Dewas bisa menelusuri metode pembayaran seperti apa yang digunakan, tunai atau melalui perbankan. Kurnia juga menyebut seharusnya Firli memberikan bukti pembayaran yang otentik kepada majelis pemeriksa.

Selasa 25 Agustus 2020 kemarin, Dewas mengadakan sidang etik dengan memanggil Firli untuk diperiksa. Selain Firli juga dihadirkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagai saksi.

Sidang etik ini menyoal perjalanan Firli dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada Sabtu 20 Februari 2020. Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine). Ia melakukan perjalanan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orang tuanya.






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

7 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

8 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

10 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

11 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

14 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

14 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

16 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

18 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya