Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Angkatan Darat akan meminta payung politik untuk menumpas separatisme di Aceh, kata kepala stafnya, Jendral Ryamizard Ryacudu, di Gedung DPR/MPR, Selasa (25/6). Saat ini landasan operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam adalah instruksi presiden, yang harus diperpanjang setiap enam bulan. Perpanjangan ini berlaku tiga kali. Ryacudu mengatakan daripada terus memperpanjang instruksi presiden tersebut lebih baik “dibakukan saja”. Tapi, katanya, “saya tidak bilang minta UU lho.” Selain itu, dalam payung hukum yang sekarang, masih ada dua kewenangan polisi selain tentara. Ini boleh saja, tapi sebaiknya polisi hanya menjaga di kota-kota saja, “Kasihan dong kalau mereka disuruh perang,” katanya. Langkah tentara sendiri terhadap Gerakan Aceh Merdeka bukan untuk berunding. Ryacudu mengatakan langkahnya adalah sikap tegas karena yang berunding adalah pemerintah. "Yang ada hanya ada satu, ultimatum, menyerah atau tidak,” katanya. “Kalau nggak menyerah ya....” Angkatan Darat tidak mencemaskan bahwa langkahnya di Aceh akan seperti di Timor Timur, yang membuat wilayah itu lepas dari Indonesia. Kesalahan di Timor Timur, katanya, adalah politik. "Coba kalau politik luar negeri kita hebat, tidak akan begini," jelasnya. (Wahyu Mulyono-Tempo News Room)
Iklan
