Selasa, 22 September 2020

KPK Serahkan Barang Rampasan Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo ke Kemenkumham

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah rampasan dari bekas Kakorlantas Polri Djoko Susilo di Laweyan, Solo. 'Istana' senilai Rp 49 miliar itu dihibahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk digunakan sebagai museum. (AHMAD RAFIQ)

    Rumah rampasan dari bekas Kakorlantas Polri Djoko Susilo di Laweyan, Solo. 'Istana' senilai Rp 49 miliar itu dihibahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk digunakan sebagai museum. (AHMAD RAFIQ)

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan barang rampasan dari kasus korupsi mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Djoko Susilo ke Kementerian Hukum dan HAM. Barang rampasan tersebut berupa tanah dan bangunan seluas 877 meter persegi yang berlokasi di Surakarta. Nilai aset diperkirakan mencapai lebih dari Rp 11 miliar.

    Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan rumah itu akan difungsikan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Surakarta. Bambang berharap penambahan hal ini dapat meningkatkan pelayanan Rupbasan Surakarta.

    "Saya berharap dengan adanya sarana kerja yang baik, dapat meningkatkan pelayanan satker khususnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM," tutur Bambang dalam kegiatan serah terima yang berlangsung di Aula Manahan Kota Surakarta melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Agustus 2020.

    Deputi Penindakan KPK Karyoto meminta barang rampasan negara itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kemenkumham. "Tujuannya agar barang atau aset ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Kemenkumham. Ujung dari barang rampasan adalah untuk dimanfaatkan kembali oleh negara," kata Karyoto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.