Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari ini Deklarasi, Simak 10 Jati Diri KAMI

image-gnews
Refly Harun. Facebook/Refly Harun
Refly Harun. Facebook/Refly Harun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan mendeklarasikan diri pada hari ini, Selasa, 18 Agustus 2020. 

Refly mengatakan deklarasi bakal digelar di Tugu Proklamasi pukul 10.00 WIB. Sejumlah tokoh bakal hadir dalam deklarasi ini.

Sebagai sebuah perkumpulan, KAMI memiliki  'Jati Diri' yang terdiri dari sepuluh poin. Jati Diri KAMI ini menggambarkan tentang latar belakang, tujuan, serta struktur organisasinya. Salah satu tokoh KAMI, Refly Harun, membeberkan Jati Diri KAMI yang rencananya dibacakan besok bersamaan dengan poin deklarasi.

"Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa," kata Refly mengawali pembacaan Jati Diri KAMI seperti ditayangkan di channel YouTube-nya, Senin, 17 Agustus 2020.

Berikut adalah isi 10 Jati Diri KAMI:

1. KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. KAMI berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

3. KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif.

4. KAMI sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi, dan afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap KAMI adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati.

5. KAMI mempunyai pandangan dan sikap resmi yaitu yang disepakati secara tertulis oleh dewan deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator, atau jejaring pendukung KAMI di pusat, daerah, dan luar negeri.

6. KAMI sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri walau tidak ada hubungan struktural-organisatoris, namun kami berkewajiban moral unruk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu.

7. KAMI baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan jejaringnya berjuang untuk tujuan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan.

8. KAMI bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna.

9. KAMI membagi struktur organisasi kepada:

A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis, dan dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif-kolegial memimpinkan gerakan sesuai jati dirinya.

B. Komite Eksekutif terdiri dari sembilan orang yang diangkat oleh presidium,  berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengoordinasi divisi-divisi.

C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja/aksi di bawah koordinasi presidium.

D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja/aksi sesuai bidangnya masing-masing.

10. KAMI sebagai gerakan yang terorganisir, menerapkan disiplin ketat dan tegas atas kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

8 jam lalu

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/ Moh KHory Alfarizi
Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan setiap perusahaan pelat merah tetap akan diisi orang berlatar belakang politisi.


Band .Feast Melodikan Lagi Isu Sosial dan Politik Lewat Single Politrik

21 jam lalu

.Feast. Dok. Creathink Publicist
Band .Feast Melodikan Lagi Isu Sosial dan Politik Lewat Single Politrik

.Feast mengekspresikan kekhawatiran terhadap kondisi sosio-politik saat ini melalui lirik yang tajam dan distorsi musik yang agresif di lagu Politrik


Menlu Rwanda Kunjungi Indonesia untuk Pertama Kali, Sahkan Kerja Sama dalam Tiga Bidang

7 hari lalu

Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent Biruta dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani nota kesepahaman dalam tiga bidang kerja sama pada Kamis, 6 Juni 2024 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menlu Rwanda Kunjungi Indonesia untuk Pertama Kali, Sahkan Kerja Sama dalam Tiga Bidang

Indonesia dan Rwanda menandatangani tiga nota kesepahaman dalam berbagai bidang, dari konsultasi politik hingga pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik.


Refly Harun Bicara Soal Putusan MA, Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, hingga Partai Oposisi

10 hari lalu

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Refly Harun Bicara Soal Putusan MA, Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, hingga Partai Oposisi

Refly Harun berpendapat KPU bisa mengabaikan putusan MA itu pada Pilkada 2024.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

11 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.


Refly Harun Berharap Parpol yang Kalah di Pilpres Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Pakar hukum tata negara, Refly Harun ditemui saat acara deklarasi dukungan dari relawan simpul Anies, terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Tempo/Novali Panji
Refly Harun Berharap Parpol yang Kalah di Pilpres Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Refly Harun berharap partai politik yang kalah dalam Pilpres 2024 untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran


Refly Harun Sebut Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tidak Beri Kepastian Hukum

11 hari lalu

Pakar hukum tata negara, Refly Harun ditemui saat acara deklarasi dukungan dari relawan simpul Anies, terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Tempo/Novali Panji
Refly Harun Sebut Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tidak Beri Kepastian Hukum

Refly Harun berpendapat bahwa KPU bisa mengabaikan putusan Mahkamah Agung atau Putusan MA ihwal batas usia calon kepala daerah pada Pilkada 2024.


692 Tahun Ibnu Khaldun, Sejarawan Muslim Penulis The Muqaddimah Pengantar Sejarah Dunia

16 hari lalu

Ibnu Khaldun
692 Tahun Ibnu Khaldun, Sejarawan Muslim Penulis The Muqaddimah Pengantar Sejarah Dunia

Ibnu Khaldun seorang tokoh muslim yang berpengaruh terhadap ilmu sosial, politik, dan ekonomi dunia. Ini peringatan 692 tahun kelahirannya.


Refly Harun Sebut Dewas KPK Tak Perlu Tunda Pembacaan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron

18 hari lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota majelis Harjono (kanan) dan Syamsuddin Haris (kiri), menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Dewas KPK menunda pembacaan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada kasus penyalahgunaan wewenang berupa intervensi dalam mutasi ASN Kementerian Pertanian karena berdasarkan putusan sela dari PTUN Jakarta meminta Dewas KPK untuk menunda pemeriksaan etik Nurul Ghufron dan menunggu hasil putusan di PTUN berkekuatan tetap dan mengikat. TEMPO/Imam Sukamto
Refly Harun Sebut Dewas KPK Tak Perlu Tunda Pembacaan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron

Refly Harun mengatakan, putusan sela PTUN Jakarta belum berkekuatan hukum tetap sehingga Dewas KPK bisa membacakan putusan Nurul Ghufron.


Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

30 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri meninjau instalasi seniman Butet Kertaredjasa di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung politik seni saat meninjau pameran bertajuk Melik Nggendong Lali karya Butet Kartaredjasa.