Drone Emprit: Pengkritik Indonesia Butuh Kerja Lebih Populer Ketimbang yang Pro

Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Dalam aksi ini para buruh menyuarakan penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Analisis Drone Emprit and Kernels Indonesia mencatat akun yang mengkritik kampanye tagar Indonesia butuh kerja lebih populer di media sosial. Tren tersebut terlihat dari data yang dikirimkan pendiri dan analis Drone Emprit, Ismail Fahmi kepada Tempo.

"Yang meramaikan hashtag Indonesia butuh kerja justru yang kontra," kata Fahmi ketika dihubungi, Ahad, 16 Agustus 2020.

Analisis Drone Emprit selama tujuh hari mulai 9-16 Agustus mencatat ada 6.243 unggahan terkait #Indonesiabutuhkerja. Perbincangan terbanyak terjadi di Twitter (5.847) disusul berita online (233), dan Instagram (163).

Di Twitter, tagar tersebut mulai terlihat pada 10 Agustus, menanjak pada 13 Agustus dengan 547 mentions, menjadi 1.311 mentions pada 14 Agustus, mencapai puncak kurva pada 15 Agustus dengan 3.516 mentions, lalu menurun ke angka 399 mentions pada 16 Agustus. Adapun kurva perbincangan tagar #Indonesiabutuhkerja di media online dan Instagram cenderung datar.

Kemudian, lima akun Twitter yang paling populer dalam isu ini ialah Winner Wijaya (@wwwWINNERrrr), Budi Setyarso (@BudiSetyarso), Ardhito Pramono (@ardhitoprmn), NephiLaxmus (@NephiLaxmus), dan Kanopi Bengkulu (@kanopimedia).

Cuitan Winner, NephiLaxmus, dan Kanopi Bengkulu pun bernada mengkritik #Indonesiabutuhkerja dan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

Di posisi keenam akun terpopuler, baru ada akun El Diablo (@xdigeeembok) yang menyampaikan narasi membantah pengakuan Ardhito Pramono dan pemberitaan Koran Tempo.

Adapun di Instagram, sepuluh unggahan paling banyak disukai ialah yang bernada kontra #Indonesiabutuhkerja dan menolak omnibus law. Sepuluh unggahan itu berasal dari akun @kolektifa (delapan unggahan), @indonesiafeminis, dan @bangsamahasiswa.

Akun-akun tersebut menggunakan tagar tolak omnibus law, gagalkan omnibus law, jegal omnibus law, dan sebagainya. "Kami melihat bahwa pola gerakan kontra omnibus jauh lebih besar ketimbang yang pro," kata Fahmi.






The Hasty Health Omnibus Law

10 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

14 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

21 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.


Debus Omnibus

21 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

23 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

Satya Bumi juga menyoroti Perpu Cipta Kerja yang masih mempertahankan aturan yang memangkas hak masyarakat adat dalam penyusunan Amdal.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

24 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

OJK diberi wewenang khusus sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan.


Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

24 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

Faisal Basri menanggapi Perpu Cipta Kerja yang digadang-gadang pemerintah untuk mencapai target investasi pada tahun ini sebesar Rp 1.200 triliun.


Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

24 hari lalu

Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini.


Bappebti Bantah Gagal Kelola Aset Kripto: Masalah Muncul Sejak 2018, Tapi Relatif Teratasi

25 hari lalu

Bappebti Bantah Gagal Kelola Aset Kripto: Masalah Muncul Sejak 2018, Tapi Relatif Teratasi

Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko membeberkan alasan pihaknya tak lagi mengelola aset kripto dan perdagangan derivatif.


Gairah Baru Bisnis Bus

25 hari lalu

Gairah Baru Bisnis Bus

Perusahaan otobus (PO) kian giat menawarkan layanan baru, salah satunya bus sleeper,