Kejaksaan Agung Buat Aturan Agar Jaksa Tak Asal Diperiksa Institusi Lain

Reporter

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung mengeluarkan pedoman ihwal pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Aturan itu tertuang dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menuturkan, jika pedoman ini telah dikaji cukup lama. "Jadi ini hanya pedoman saja, tidak ada terkait dengan apa pun," ujar Hari saat dikonfirmasi pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Pedoman ini mencakup tiga bab dalam enam halaman. "Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya," demikian kutipan di dalam pedoman tersebut.

Adapun untuk dasar hukum yang digunakan ada lima rujukan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

ST Burhanuddin juga melampirkan tata cara perolehan izin. Untuk memperoleh izin, instansi pemohon harus mengajukan permohonan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa yang disangka. 

"Permohonan sebagaimana harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit: surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; laporan atau pengaduan; resume penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan; dan berita acara pemeriksaan saksi."

Nantinya berkas tersebut akan diperiksa oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang sudah ditunjuk. Mereka juga akan meneliti apakah dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada jaksa tersebut memang benar suatu perbuatan pidana atau sebagai bentuk intimidasi Jaksa dalam menjalankan profesi.

Setelah itu, mereka akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda untuk memperoleh informasi dan pendapat mengenai jaksa yang disangkakan. Kemudian, Kejaksaan Agung akan melakukan ekspose dengan melibatkan satuan kerja terkait. Dari ekspose, Kejaksaan Agung bakal memutuskan apakah permohonan izin dari instansi pemohon dapat diterima apa tidak. 

"Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk kepada pimpinan instansi penyidik paling lama 2 (dua) hari kerja sejak persetujuan izin Jaksa Agung diterbitkan," demikian pernyataan dalam pedoman  

ANDITA RAHMA






Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

3 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Jaksa Agung Buka Peluang Periksa Johnny Plate di Kasus BTS Bakti: Tunggu Waktunya

18 jam lalu

Jaksa Agung Buka Peluang Periksa Johnny Plate di Kasus BTS Bakti: Tunggu Waktunya

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuka peluang untuk memeriksa Menkominfo Johnny Gerard Plate di kasus dugaan korupsi BTS Bakti


Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

21 jam lalu

Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

Pemeriksaan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai harus lewat izin Presiden Jokowi melalui Jaksa Agung.


Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS Kominfo

1 hari lalu

Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Kejaksaan Agung menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Tersangka berinisial IH.


Komisaris PT Solitech Media Sinergy Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo

1 hari lalu

Komisaris PT Solitech Media Sinergy Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo

Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Solitech Media Sinergy sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan BTS Kominfo.


Vonis Rennier Latif di Korupsi Asabri Cuma Setahun, Kejagung Ajukan Banding

1 hari lalu

Vonis Rennier Latif di Korupsi Asabri Cuma Setahun, Kejagung Ajukan Banding

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus Asabri ini dinilai terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

1 hari lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Surya Darmadi Dituntut Hukuman Penjara Seumur Hidup

1 hari lalu

Surya Darmadi Dituntut Hukuman Penjara Seumur Hidup

Jaksa menuntut Pemilik PT. Duta Palma Group Surya Darmadi dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar


Kejagung Kembali Periksa Enam Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI

1 hari lalu

Kejagung Kembali Periksa Enam Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI

Kejaksaan Agung kembali periksa enam orang saksi dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

1 hari lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.